Indikator lain terkait penanganan kasus pelanggaran HAM juga muncul, seperti dikeluarkannya Perppu Ormas yang dinilai melanggar hak untuk berpikir, berkeyakinan, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi.
Tak mau bedeng-bedeng itu kembali menjamur, Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Kepala Satpol-PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan di sekitar wilayah tersebut.
"Teman-teman untuk melakukan penataan yang melibatkan warga dalam sistem partisipatif dan ini sudah digodok lama sekali sejak awal 2016, kami kunjungan di Bukit Duri," ujar Sandyawan.
Sebelum melakukan penggusuran, Anies mengungkapkan, akan memberikan imbauan terlebih dahulu kepada warga yang menghuni jalan inspeksi Banjir Kanal Barat di Tanah Abang.
"Ada 200 rumah warga yang kemarin digusur dan mereka bertahan di kampung itu. Karena tidak ada rumah yang layak dan sehat dalam waktu 1,5 tahun sudah 20 orang warga yang meninggal," kata Anies.