Indeks Pengemplang Pajak

Penetapan tersangka pidana perpajakan dapat dilakukan tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi bila telah dipanggil 2 kali tidak hadir.

Dampak Panama Papers luas, termasuk para pejabat yang terpaksa mengundurkan diri. Di Indonesia? Ah, Anda sudah bisa menebaknya.

Selebritas, politikus, pengusaha, pemimpin negara, mereka semua dipertemukan dalam Pandora Papers sebagai orang-orang pengemplang pajak.

Dahulu Sri Mulyani mengundurkan diri karena tekanan politik yang berasal dari Bakrie. Sekarang SMI mengincar Bakrie untuk kesekian kali.

Donald Trump mengemplang pajak pendapatan federal selama bertahun-tahun. Sejak muda kerap bantu sang ayah mengakali pajak.

Indonesia dijalankan dari duit pajak. Memboikot bayar pajak, dengan demikian, sama seperti merusak negara.

Selain divonis penjara selama satu tahun, Mourinho juga harus bayar denda 2,2 juta euro karena kasus terbukti gelapkan pajak

Era keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan terjadi di seluruh dunia dan tidak ada tempat untuk menghindari pajak, menurut Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Fadli Zon mengklaim menerima informasi bahwa dirinya sedang diincar pihak tertentu dengan tudingan masalah pajak. Padahal, informasi itu adalah fakta persidangan di kasus suap pengurusan pajak dengan terdakwa Handang Soekarno.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) meyakini Google Indonesia akan segera merampungkan penunggakan pembayaran pajak paling lambat hingga April 2017.

Pajak mobil mewah menjadi bidikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta untuk mengerek lagi angka penerimaan pajak pada 2016.

KPK akan segera memanggil kembali Ipar Presiden Joko Widodo bernama Arief Budi Sulistyo.

Komunikonten mengimbau pemerintah supaya berani menghadapi Google dan menarik pajak mereka.

Direktorat Jenderal berencana menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak melalui penyanderaan terhadap para penunggak pajak. Rencana ini telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat mengeksekusinya.

Pemerintah Joko Widodo-Jusul Kalla mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak segera disahkan. Pasalnya, RUU tersebut bertujuan untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak main-main dengan para pengemplang pajak. Pasalnya, Jokowi ngotot agar Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan menjadi Undang-Undang.