Indeks Pemilu

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia telah berpengalaman menghadapai pemilu, sehingga tidak berdampak signifikan pada perekonomian.

KPU telah menetapkan 13 April 2019 sebagai tanggal pelaksanaan debat kelima Pilpres 2019. Tanggal ini telah disepakati oleh kedua tim pemenangan pasangan capres-cawapres.

Arya mengatakan yang membuat golput ramai diperbincangkan karena dipicu oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh, misalnya mereka yang memiliki pengikut banyak di media sosial.

KPU dorong pemerintah agar menerbitkan Perppu untuk menjamin hak pilih dari pemilih yang masuk kategori daftar pemilih tambahan (DPTb).

Politik identitas menyeruak kembali ketika Neno Warisman membacakan puisi doanya dalam acara Munajat 212 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

Bawaslu menilai pernyatan Rudiantara kepada Apratur Sipil Negara (ASN) soal siapa yang menggaji mereka tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Fadli Zon menilai cairnya dana bansos yang nominalnya menyentuh Rp15 triliun rupiah sarat kepentingan politik pilpres, menurutnya hal ini sudah sering terjadi.

Pencairan dana bansos Januari 2019 sebesar 15,59 persen atau Rp15,1 triliun dari total dana bansos tahun ini Rp97,06 triliun. Menurut TII, hal ini dapat disamakan sebagai money politics.

d

KPU akan menambah mekanisme pakar atau masyarakat yang terjun langsung dalam profesi dan berkaitan dengan tema debat bisa menyampaikan pertanyaan ke kandidat.

Peneliri LSI Denny JA Rully Akbar menilai hal ini karena Perindo memang mempunyai jangkauan yang luas hingga ke daerah.

PDIP masih unggul dibanding partai lainnya, meski begitu dia mulai terkejar oleh Partai Gerindra.

Debat putaran terakhir ini merupakan debat penutup sebelum memasuki masa tenang 14 April-16 April 2019.

PDIP belajar tentang masalah hoaks yang terjadi di Inggris.

Media sosial yang semula hanya berfungsi sebagai alat eksistensi diri, kini merambah untuk mempengaruhi iklim politik suatu negara

Versi pertama menyebut tak ada eks kombatan yang menggarap lahan milik Prabowo, versi lain menyebut sebaliknya.

Jokowi-Ma'ruf menggunakan pendekatan ketokohan, sementara Prabowo-Sadiaga mengedepankan program perekonomian dalam merebut suara pemilih di Jawa Barat.

Menurut KPAI sesuai Pasal Pasal 280 UU 35/2014, pelibatan anak-anak usia di bawah 17 tahun dalam kampanya, termasuk bagian pelanggaran Pemilu.

Bawaslu mengklaim telah lama mendorong KPU agar tetap mengumumkan caleg eks napi koruptor dalam TPS.

Suara suara yang telah tercetak sebanyak 360 juta lembar bakal didistribusikan ke daerah yang medannya sulit.