Indeks Pemilu 2019

Dedi Prasetyo mengatakan mutasi tersebut hal yang alamiah dan biasa terjadi di setiap organisasi.

Polisi belum bisa bersikap soal tabloid Indonesia Barokah, karena masih dalam ranah Dewan Pers.

Tabloid Indonesia Beredar di Jawa Tengah. Ganjar tahu, tapi belum membacanya. Sementara kubu Prabowo menduga, tabloid itu buatan kubu Jokowi.

KPU menyatakan tidak akan mundur dan siap menghadapi upaya hukum apa pun yang dilakukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO). KPU menegaskan OSO tetap dicoret dari DCT anggota DPD.

Ma'ruf Amin berupaya mengerek elektabilitas melalui isu pembebasan Ba'asyir hingga klaim sebagai cawapres ulama pertama yang digandeng maju pilpres.

KPU tak mau ambil pusing dengan OSO yang tetap enggan memberikan surat pengunduran diri dari kepengursan parpol.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam DCT Pemilu 2019.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tidak melarang seseorang menjadi golput.

TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebutkan pihaknya tidak akan melarang penerbitan Tablod Indonesia Berkah di Jawa Tengah.

Tidak ada kabar resmi dari Turki yang menguatkan kabar tersebut.

Sejumlah LSM menyayangkan bahwa pilihan untuk tidak memberikan hak suara atau golput saat Pemilu 2019 nanti dipandang sebagai suatu hal yang negatif.

KPU akan berurusan dengan hukum hingga Presiden jika masih tetap tidak menjalankan putusan PTUN yang mengharuskan KPU menerbitkan DCT baru dengan memasukkan OSO sebagai caleg.

Miftah Sabri menilai kunjungan Dubes Uni Eropa ke markas BPN menunjukkan sejumlah negara memperhitungkan peluang Prabowo-Sandiaga menang di Pilpres 2019. 

Najwa Shihab digadang KPU jadi moderator debat pilpres. Rencana itu dikritik Andre Rosiade yang menudingnya tidak netral.

Ada kekhawatiran mereka tak dapat mewakili konstituennya secara maksimal.

TKN Jokowi-Ma'ruf mengusulkan agar KPU menambah durasi waktu bagi capres-cawapres untuk menyampaikan jawaban di Debat Pilpres 2019.

Keputusan moderator debat Pilpres 2019 putaran kedua akan diambil rapat KPU pada Jumat (25/1/2019) mendatang.

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

DKPP berpendapat Ajat terbukti melanggar Pasal 9 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam audiensi antara kader Hanura dengan KPU siang tadi, tak ada titik temu.