Indeks Pemilu 2019

Berdasar hasil survei LSI Denny JA, elektabilitas Gerindra di kategori pemilih non-muslim (minoritas) jeblok dan jauh di bawah PDIP.

PDIP masih unggul dibanding partai lainnya, meski begitu dia mulai terkejar oleh Partai Gerindra.

Survei LSI Denny JA menyimpulkan elektabilitas PDIP mengungguli Gerindra meski keduanya saling mengejar. Misalnya, PDIP unggul di pemilih wong cilik, sementara Gerindra di kelompok terpelajar.   

"Data BPS ada satu pihak yang menggunakannya untuk hal negatif dan pihak lainnya hal positif. Kondisi tersebut bisa menjadi polemik di tahun politik ini"

Organisasi relawan Perempuan Tangguh Pilih Jokowi-Amin (Pertiwi) melakukan gerakan Kampanye Damai di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Kedua capres dianggap tidak memiliki komitmen melindungi kelompok minoritas rentan seperti LGBTIQ.

KPK mengapresiasi tindakan KPU yang kembali mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor. Menurut KPK, KPU sedang mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Pelindungan terhadap minoritas agama semakin menepi dari Pilpres 2019.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuding ada produsen hoaks atau berita bohong yang ingin membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat.

PAN mengajukan enam caleg mantan napi koruptor.

KPU mengumumkan nama 81 caleg eks koruptor asal 14 partai politik di Pemilu 2019. Pengumuman itu menambah daftar nama caleg mantan koruptor, dari semula 49 menjadi 81 orang.

PDIP belajar tentang masalah hoaks yang terjadi di Inggris.

JK menyebut bahwa kepemilikan lahan Prabowo sudah sesui undang-undang.

Proses pelipatan suara sebanyak 828.000 lembar yang masuk di KPU Jakarta Pusat ditargetkan selesai Rabu (20/2/2019).

KPU kembali mengumumkan caleg eks koruptor yang akan ikut Pemilu 2019, total ada 81 caleg eks koruptor, terbanyak dari Partai Hanura.

"Tokoh (partai) Islam" kerap mendasarkan sikapnya dengan menyebut bahwa mengikuti norma agama diamanatkan oleh UUD dan Pancasila.

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan, indikasi kecurangan yang terjadi pada debat kedua Pilpres 2019 akan disampaikan ke KPU saat evaluasi debat.

Menurut KPAI sesuai Pasal Pasal 280 UU 35/2014, pelibatan anak-anak usia di bawah 17 tahun dalam kampanya, termasuk bagian pelanggaran Pemilu.

Bawaslu mengklaim telah lama mendorong KPU agar tetap mengumumkan caleg eks napi koruptor dalam TPS.

Suara suara yang telah tercetak sebanyak 360 juta lembar bakal didistribusikan ke daerah yang medannya sulit.