Indeks Pemerintah Ri

Pendataan barang milik negara (BMN) akan dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah itu.

Taufik menyebut usulan pemerintah untuk membahas revisi UU IKN terjadi secara tiba-tiba, sehingga Nasdem memilih abstain dalam hal itu.

Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.

Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan bilateral Jokowi dan Xi Jinping adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Transformasi digital, ekonomi hijau dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku akan mengunjungi tiga DOB Papua pada akhir November 2022.

Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.

Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.

UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

Megawati ingin publik memahami kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM. Ia bilang kondisi saat ini tidak mudah.

KPK mengakui berkurangnya satu personel di jajaran pimpinan mengganggu tugas pemberantasan korupsi.

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Perlu ada penanganan segera dari Kominfo.

Mahfud menegaskan pembebasan bersyarat napi korupsi merupakan wewenang yudikatif. Pemerintah yang masuk dalam rumpun eksekutif tak boleh masuk ke arah sana.

Pemerintah menyebut bahwa pembebasan bersyarat napi korupsi telah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pemasyarakatan.

Azwar Anas merupakan politikus PDIP. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Presiden Jokowi beralasan IKN Nusantara perlu masuk PSN demi mengakselerasi penyelesaian pembangunan.

DPR semestinya menjalankan fungsi pengawasannya untuk merespons kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah.

Masyarakat baru bangkit usai dihantam pandemi, kini harus terpukul lagi karena kenaikan harga BBM.