Indeks Pemerintah Ri

Pemohon menilai presiden tidak bisa sewenang-wenang mengartikan kegentingan terkait penerbitan Perppu. Penafsiran kegentingan haruslah objektif.

DPR akan mempelajari isi Perppu Cipta Kerja seusai masa reses. DPR berwenang menerima atau menolak aturan hukum tersebut.

AHY menyebut penerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar putusan MK. 

DPR memiliki hak untuk menyetujui atau tidak Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi bilang pro-kontra terhadap regulasi baru adalah hal yang wajar. Ia bilang semua masalah bisa diselesaikan melalui komunikasi.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Pemerintah berdalih bahwa Perppu Cipta Kerja dikeluarkan karena kondisi mendesak. Adapun kriteria mendesak dimaksud ditentukan oleh subjektivitas presiden.

Julius yakin sedari awal UU Ciptaker dibuat bukan untuk kepentingan hukum dan ekonomi Indonesia.

Faldo menyebut rakyat memercayai Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet atau tidak.

Penambahan kasus positif hari ini sebanyak 538. Angka ini lebih rendah daripada hari sebelumnya yang mencapai 784.

Presiden Jokowi kembali membuka peluang akan melakukan reshuffle kabinet. Namun demikian ia masih merahasiakan rencananya itu.

Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.

Pendataan barang milik negara (BMN) akan dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah itu.

Taufik menyebut usulan pemerintah untuk membahas revisi UU IKN terjadi secara tiba-tiba, sehingga Nasdem memilih abstain dalam hal itu.

Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.

Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan bilateral Jokowi dan Xi Jinping adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Transformasi digital, ekonomi hijau dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku akan mengunjungi tiga DOB Papua pada akhir November 2022.

Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.