Indeks Pemerintah Ri

Presiden Jokowi akan mengumumkan langsung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, usai perolehan skornya turun.

PDIP mengakui sudah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet, namun hal itu rahasia karena menyangkut masa depan seseorang.

Presiden Jokowi menugaskan 17 kementerian/lembaga untuk menangani korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam jalur non-yudisial.

Janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat harus terus ditagih dan diawasi. Korban pun mesti proaktif agar  mendapatkan hak-haknya.

AHY menilai saat ini pemerintah terlalu mendengarkan kepentingan elite dan lupa untuk mendengarkan suara rakyat.

Megawati mengatakan orang-orang yang saat ini dilantik oleh Presiden Jokowi adalah mantan anak buahnya.

Ketua MK Anwar Usman diminta tak ikut mengadili gugatan Perppu Ciptaker, alasannya dia merupakan ipar Jokowi. Pemohon khawatir putusan tidak objektif.

Pemohon menilai presiden tidak bisa sewenang-wenang mengartikan kegentingan terkait penerbitan Perppu. Penafsiran kegentingan haruslah objektif.

DPR akan mempelajari isi Perppu Cipta Kerja seusai masa reses. DPR berwenang menerima atau menolak aturan hukum tersebut.

AHY menyebut penerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar putusan MK. 

DPR memiliki hak untuk menyetujui atau tidak Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi bilang pro-kontra terhadap regulasi baru adalah hal yang wajar. Ia bilang semua masalah bisa diselesaikan melalui komunikasi.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Pemerintah berdalih bahwa Perppu Cipta Kerja dikeluarkan karena kondisi mendesak. Adapun kriteria mendesak dimaksud ditentukan oleh subjektivitas presiden.

Julius yakin sedari awal UU Ciptaker dibuat bukan untuk kepentingan hukum dan ekonomi Indonesia.

Faldo menyebut rakyat memercayai Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet atau tidak.

Penambahan kasus positif hari ini sebanyak 538. Angka ini lebih rendah daripada hari sebelumnya yang mencapai 784.

Presiden Jokowi kembali membuka peluang akan melakukan reshuffle kabinet. Namun demikian ia masih merahasiakan rencananya itu.

Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.