Indeks Pemerintah Ri

Presiden Prabowo Subianto, menyatakan pemerintah siap meluncurkan BPI Danantara pada 24 Februari 2025.

Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza.

Peningkatan angka kemiskinan justru disebabkan kebijakan ekonomi dan sosial yang keliru, alih-alih karena pertambahan jumlah penduduk.

DPR sebaiknya berkaca diri sebelum menuding lembaga lain. Kinerja DPR patut dikritik karena kerap mengabaikan suara rakyat.

Inflasi yang dipicu kelompok pendidikan merupakan bukti ada kesalahan tata kelola yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah harus taat pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi warga.

Praktik judi online semakin beringas; menyasar masyarakat bawah hingga kaum intelektual. Pemberian bansos penjudi bukan solusi yang tepat.

Eskalasi konflik bersenjata yang meningkat adalah akibat pemerintah pusat memaksa segala kebijakan tanpa membuka ruang damai. 

"Mereka yang menjadi teman Sambo, berbau Sambo semuanya harus diselesaikan. Kemudian diganti dengan mereka yang memiliki integritas."

TPNPB-OPM mengklaim pilot Susi Air yang disandera dalam kondisi sehat. Bahkan pilot itu disebut bersahabat dan mendukung kemerdekaan Papua.

Airlangga meminta DPR memuluskan pengesahan Perpu Cipta Kerja. Saat ini Surpres Perpu tersebut sudah dikirimkan ke DPR.

"Media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi."

Jokowi mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diundangkan dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.

Presiden Jokowi akan mengumumkan langsung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, usai perolehan skornya turun.

PDIP mengakui sudah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet, namun hal itu rahasia karena menyangkut masa depan seseorang.

Presiden Jokowi menugaskan 17 kementerian/lembaga untuk menangani korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam jalur non-yudisial.

Janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat harus terus ditagih dan diawasi. Korban pun mesti proaktif agar  mendapatkan hak-haknya.

AHY menilai saat ini pemerintah terlalu mendengarkan kepentingan elite dan lupa untuk mendengarkan suara rakyat.