Indeks Pemerintah Ri

Ombudsman menyebut Indonesia belum bisa menerapkan Coretax karena masih ditemukan sejumlah kendala dalam penerapan sistem tersebut.

Revisi Pasal 65 Ayat 2 UU TNI 2004 menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan reformasi TNI. Simak isi lengkap pasal dan penjelasannya di sini.

Dari sisi fiskal, beban utang yang semakin besar membawa dampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain.

Judul dari artikel CNN Indonesia, yang tangkapan layarnya tersebar di media sosial, telah disunting sehingga berbeda dengan artikel aslinya.

Pemerintah berpeluang mengekspor telur ayam ke Amerika Serikat, sebagai respons krisis telur di negara Paman Sam itu.

Presiden Prabowo Subianto, menyatakan pemerintah siap meluncurkan BPI Danantara pada 24 Februari 2025.

Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza.

Peningkatan angka kemiskinan justru disebabkan kebijakan ekonomi dan sosial yang keliru, alih-alih karena pertambahan jumlah penduduk.

DPR sebaiknya berkaca diri sebelum menuding lembaga lain. Kinerja DPR patut dikritik karena kerap mengabaikan suara rakyat.

Inflasi yang dipicu kelompok pendidikan merupakan bukti ada kesalahan tata kelola yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah harus taat pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi warga.

Praktik judi online semakin beringas; menyasar masyarakat bawah hingga kaum intelektual. Pemberian bansos penjudi bukan solusi yang tepat.

Eskalasi konflik bersenjata yang meningkat adalah akibat pemerintah pusat memaksa segala kebijakan tanpa membuka ruang damai. 

"Mereka yang menjadi teman Sambo, berbau Sambo semuanya harus diselesaikan. Kemudian diganti dengan mereka yang memiliki integritas."

TPNPB-OPM mengklaim pilot Susi Air yang disandera dalam kondisi sehat. Bahkan pilot itu disebut bersahabat dan mendukung kemerdekaan Papua.

Airlangga meminta DPR memuluskan pengesahan Perpu Cipta Kerja. Saat ini Surpres Perpu tersebut sudah dikirimkan ke DPR.

"Media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi."

Jokowi mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diundangkan dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.