Indeks Pemerintah Ri

Politik
Jumat, 23 Des 2022

Jokowi Kembali Beri Sinyal Reshuffle Kabinet

Presiden Jokowi kembali membuka peluang akan melakukan reshuffle kabinet. Namun demikian ia masih merahasiakan rencananya itu.
Hukum
Rabu, 21 Des 2022

Menyoal Logika Luhut soal OTT KPK Buruk untuk Indonesia

Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.
Ekonomi
Sabtu, 3 Des 2022

Kemenkeu Masih Hitung Kerugian Aset Negara Dampak Gempa Cianjur

Pendataan barang milik negara (BMN) akan dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah itu.
Politik
Jumat, 25 Nov 2022

Nasdem Pilih Abstain soal Pembahasan Revisi UU IKN

Taufik menyebut usulan pemerintah untuk membahas revisi UU IKN terjadi secara tiba-tiba, sehingga Nasdem memilih abstain dalam hal itu.
Politik
Selasa, 22 Nov 2022

Pemerintah Sebut Tak Semua Masukan Publik soal RKUHP Diakomodir

Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.
Politik
Kamis, 17 Nov 2022

Sapa Xi Jinping Kakak Besar, Jokowi Disinggung soal TKA Cina

Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan bilateral Jokowi dan Xi Jinping adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Politik
Kamis, 17 Nov 2022

Usai G20, Jokowi Bertolak ke Thailand Hadiri KTT APEC 2022

Transformasi digital, ekonomi hijau dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini.
Politik
Senin, 14 Nov 2022

Pesan Wapres ke Pj Gubernur DOB Papua: Perkuat Komunikasi Sosial

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku akan mengunjungi tiga DOB Papua pada akhir November 2022.
Politik
Jumat, 11 Nov 2022

Laporan UPR Pemerintah Bertolak Belakang dengan Kenyataan

Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
Politik
Jumat, 4 Nov 2022

Kemendagri: Perppu Pemilu untuk Akomodasi 3 DOB Papua

Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.
Hukum
Selasa, 20 Sept 2022

Draf UU PDP: Ungkap Data Pribadi Orang Lain Didenda Rp4 Miliar

Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.
Politik
Selasa, 20 Sept 2022

Menguak Kompromi Politik di Balik Pengesahan UU PDP

UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.
Politik
Jumat, 16 Sept 2022

Megawati Buka Suara soal Kenaikan BBM: Sudah Dipertimbangkan Matang

Megawati ingin publik memahami kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM. Ia bilang kondisi saat ini tidak mudah.
Politik
Jumat, 16 Sept 2022

KPK Harap Jokowi Segera Usulkan Nama Pengganti Lili Pintauli

KPK mengakui berkurangnya satu personel di jajaran pimpinan mengganggu tugas pemberantasan korupsi.
Politik
Selasa, 13 Sept 2022

Cak Imin Nonaktifkan WA usai Datanya Dibocorkan Bjorka

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.
Politik
Kamis, 8 Sept 2022

Marak Kebocoran Data, Cak Imin Sebut Kominfo Belum Canggih

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Perlu ada penanganan segera dari Kominfo.
Hukum
Kamis, 8 Sept 2022

23 Koruptor Bebas Bersyarat, Mahfud: Pemerintah Tak Ikut Campur

Mahfud menegaskan pembebasan bersyarat napi korupsi merupakan wewenang yudikatif. Pemerintah yang masuk dalam rumpun eksekutif tak boleh masuk ke arah sana.
Hukum
Kamis, 8 Sept 2022

Wamenkumham Sebut Pembebasan Bersyarat 23 Koruptor Sesuai Aturan

Pemerintah menyebut bahwa pembebasan bersyarat napi korupsi telah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pemasyarakatan.
Politik
Rabu, 7 Sept 2022

Azwar Anas Resmi Jabat MenPAN-RB Gantikan Tjahjo Kumolo

Azwar Anas merupakan politikus PDIP. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Politik
Selasa, 6 Sept 2022

Jokowi Ingin IKN Nusantara Masuk Proyek Strategis Nasional

Presiden Jokowi beralasan IKN Nusantara perlu masuk PSN demi mengakselerasi penyelesaian pembangunan.