Indeks Pemerintah Ri

Jokowi Kembali Beri Sinyal Reshuffle Kabinet
Presiden Jokowi kembali membuka peluang akan melakukan reshuffle kabinet. Namun demikian ia masih merahasiakan rencananya itu.

Menyoal Logika Luhut soal OTT KPK Buruk untuk Indonesia
Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.

Kemenkeu Masih Hitung Kerugian Aset Negara Dampak Gempa Cianjur
Pendataan barang milik negara (BMN) akan dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah itu.

Nasdem Pilih Abstain soal Pembahasan Revisi UU IKN
Taufik menyebut usulan pemerintah untuk membahas revisi UU IKN terjadi secara tiba-tiba, sehingga Nasdem memilih abstain dalam hal itu.

Pemerintah Sebut Tak Semua Masukan Publik soal RKUHP Diakomodir
Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.

Sapa Xi Jinping Kakak Besar, Jokowi Disinggung soal TKA Cina
Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan bilateral Jokowi dan Xi Jinping adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Usai G20, Jokowi Bertolak ke Thailand Hadiri KTT APEC 2022
Transformasi digital, ekonomi hijau dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini.

Pesan Wapres ke Pj Gubernur DOB Papua: Perkuat Komunikasi Sosial
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku akan mengunjungi tiga DOB Papua pada akhir November 2022.

Laporan UPR Pemerintah Bertolak Belakang dengan Kenyataan
Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Kemendagri: Perppu Pemilu untuk Akomodasi 3 DOB Papua
Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.

Draf UU PDP: Ungkap Data Pribadi Orang Lain Didenda Rp4 Miliar
Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.

Menguak Kompromi Politik di Balik Pengesahan UU PDP
UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

Megawati Buka Suara soal Kenaikan BBM: Sudah Dipertimbangkan Matang
Megawati ingin publik memahami kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM. Ia bilang kondisi saat ini tidak mudah.

KPK Harap Jokowi Segera Usulkan Nama Pengganti Lili Pintauli
KPK mengakui berkurangnya satu personel di jajaran pimpinan mengganggu tugas pemberantasan korupsi.

Cak Imin Nonaktifkan WA usai Datanya Dibocorkan Bjorka
Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.

Marak Kebocoran Data, Cak Imin Sebut Kominfo Belum Canggih
Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Perlu ada penanganan segera dari Kominfo.

23 Koruptor Bebas Bersyarat, Mahfud: Pemerintah Tak Ikut Campur
Mahfud menegaskan pembebasan bersyarat napi korupsi merupakan wewenang yudikatif. Pemerintah yang masuk dalam rumpun eksekutif tak boleh masuk ke arah sana.

Wamenkumham Sebut Pembebasan Bersyarat 23 Koruptor Sesuai Aturan
Pemerintah menyebut bahwa pembebasan bersyarat napi korupsi telah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pemasyarakatan.

Azwar Anas Resmi Jabat MenPAN-RB Gantikan Tjahjo Kumolo
Azwar Anas merupakan politikus PDIP. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Jokowi Ingin IKN Nusantara Masuk Proyek Strategis Nasional
Presiden Jokowi beralasan IKN Nusantara perlu masuk PSN demi mengakselerasi penyelesaian pembangunan.
Masuk tirto.id








