tirto.id - Pemerintah telah meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB) Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku akan mengunjungi tiga daerah tersebut pada akhir November 2022.
"Rencana kunjungan Wapres ke Papua, rencananya akhir bulan ini dan diharapkan mereka (tiga orang Penjabat Gubernur) juga sudah ada di sana dan melakukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat," kata Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidhowi dikutip dari Antara, Senin (14/11/2022).
Ma'ruf Amin pada hari ini menerima kunjungan tiga Penjabat (Pj) Gubernur DOB Papua, yaitu Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro.
"Kan banyak sekali harapan dari orang-orang Papua, terutama dari tokoh-tokoh agama karena kami juga intensif melakukan hubungan dengan dengan masyarakat Papua terutama dengan masyarakat gereja, Wapres mengutus beberapa utusan kelompok ke sana dan ketika Wapres berkunjung mereka juga akan ditemui," tambah Masduki.
Menurut Masduki, Wapres berencana untuk berkunjung ke Merauke, Wamena, Kaimana dan beberapa tempat lain yang selama ini menjadi pusat pemerintahan.
"Jadi Wapres ingin melakukan pengecekan di lapangan awal seperti itu dan ini juga adalah awal dari kerja bersejarah. Wapres juga berharap bahwa ini menjadi solusi lompatan untuk menyejahterakan Papua," ungkap Masduki.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, dia berharap dengan pemekaran dan pimpinan baru maka kehadiran negara di mata rakyat Papua semakin dekat.
"Jadi tiga pimpinan ini bisa menjadi semacam game changer terhadap Papua dan ini adalah hal yang sangat penting untuk pembangunan Papua," tambah Masduki.
Pesan kedua, karena ketiga Pj Gubernur dilantik pada tengah akhir 2022, maka otomatis ketiganya hanya punya waktu dua tahun hingga pemilu serentak pada 2024.
"Oleh karena itu, Wapres berharap ada semacam ketegasan dan rumusan yang baik mengenai peta jalan, apa saja yang akan dibangun dan dirancang oleh para pimpinan ini. Saya kira ada road map (peta jalan) agar ada satu hal yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua," ungkap Masduki.
Ketiga, Wapres Ma'ruf, menurut Masduki, berharap para Pj Gubernur dapat mengkonsolidasi para bupati untuk mempersiapkan desain percepatan pembangunan provinsi, sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 sebagai amanat UU No 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
"Keempat, Wapres mengingatkan, selain para Pj Gubernur, ada kelembagaan Badan Pengarah Papua (BPP) yang siap melakukan asistensi terhadap proses perencanaan yang dilakukan oleh tiga pj gubernur ini. Di samping Mendagri juga menyiapkan tiga Pokja, jadi ada Pokja 1, Pokja 2 dan Pokja 3 yang masing-masing Pokja ini sudah mengembangkan perencanaan perencanaan yang tadi sudah kita sebutkan itu," jelas Masduki.
Pesan terakhir, mengingat situasi Papua yang kompleks, Wapres meminta Pj Gubernur untuk memperkuat komunikasi sosial dengan semua segmen masyarakat. "Jadi komunikasi intensif dari seorang pimpinan menjadi sangat penting," tegas Masduki.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik tiga Pj Gubernur Papua pada 11 November 2022 yang berasal dari kalangan sipil serta putra-putri asli Papua yang lolos seleksi Tim Penilai Akhir (TPA). Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 115/P Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Apolo sebelumnya adalah Rektor Universitas Cendrawasih Papua, Nikolaus merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Ribka adalah Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua, bahkan sempat pula menjabat Penjabat Bupati Yalimo, Papua.
Sebelum dilantik menjadi penjabat gubernur, ketiganya resmi dilantik menjadi staf ahli. Apolo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Nikolaus merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama Internasional pada Kejaksaan Agung, serta Ribka merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
