Indeks Pemekaran Papua

Pertemuan Presiden Jokowi dengan anggota MRP dinilai sebagai politik pecah belah pemerintah terhadap sikap rakyat Papua.

Pemerintah ngotot Papua harus dimekarkan. Ini kebijakan buat siapa?

Dalam rangkaian pertemuan itu, Menko Airlangga meminta MRP untuk ajukan uji materi ke MK. Sementara Ketum PPP & PAN sepakat DOB ditunda.

Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR dan ditargetkan selesai sebelum Juni 2022.

MRP desak rencana pemekaran dan pembentukan DOB, ditunda sampai ada keputusan final dari MK. Pemerintah dinilai tergesa-gesa dan tidak partisipatif.

Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan pemerintah tak melanjutkan pembahasan 3 RUU terkait pemekaran wilayah Papua.

Koalisi sipil mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pembentukan 3 provinsi baru di Papua.

Komnas HAM meminta ada solusi permanen untuk menyelesaikan kekerasan di Papua atas dampak Otsus dan wacana DOB.

Jika tidak ada konsep yang objektif ihwal manfaat pemekaran, maka ini yang bakal menjadi bibit penolakan oleh rakyat Papua.

Nioluen Kotouki menilai pemekaran wilayah dalam UU Otsus Papua justru akan menyulitkan orang asli Papua (OAP).

Tuntutan agar Papua tak dimekarkan lagi terus saja mengemuka, termasuk oleh para mahasiswa yang ada di luar. Mengapa mereka menolak?

Mahasiswa Papua di Malang, Bandung, dan Pontianak berdemonstrasi menuntut penolakan Otonomi Khusus Papua Jilid II dan pemekaran daerah.

Pusat mau Papua dimekarkan jadi lima provinsi. Rencana ini ditolak perwakilan adat, juga dianggap tak bermanfaat bagi orang banyak menurut akademisi.

Pemekaran provinsi dan kabupaten baru di Papua belum memenuhi syarat.

Usulan kembali pemekaran provinsi baru di Papua oleh pemerintahan Jokowi telah menutupi problem mendasar rasisme di seluruh Papua.

Pemekaran Provinsi Papua Selatan masih menjadi polemik sebab tidak ada jaminan rakyat lebih diuntungkan dengan pemekaran itu.

Moratorium pemekaran daerah tidak berlaku di Papua, karena ada sejumlah desakan agar ada provinsi baru.

Realitas perampasan lahan Papua bisa menjungkirbalikkan akal sehat kita: ada tanah per meter dihargai Rp75; 1 hektare cuma Rp250 ribu.

Mahfud MD mengatakan keputusan apakah pemekaran Papua jadi dilakukan atau tidak dikembalikan kepada Kemendagri.

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dua kepala daerah untuk membahas pemekaran Papua.