Indeks Pemda

Ninik mengatakan, pemerintah daerah termasuk institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat serta belum mematuhi tindakan korektif dan rekomendasi dari Ombudsman.

Kemendagri akan mewajibkan pemda untuk mendukung pelaksanaan ekspedisi Desa Tanggug Bencana (Destana) 2019 yang digelar BNPB.   

Mendikbud menyatakan setiap Pemda wajib menjamin semua peserta didik bisa mendapatkan sekolah dalam PPDB. 

Belakangan banyak kelurahan yang ingin jadi desa supaya bisa mencicipi Dana Desa.

Mendagri menyebut berita pelarangan rapat di hotel tidak benar.

Komnas HAM menilai, sampai sekarang, masih banyak pemda yang permisif terhadap tindakan intoleran.

15 Oktober 2018, kepala daerah Cianjur menyurati camat, meminta setiap masjid di sana berkhotbah soal LGBT.

Kemenhub menegaskan tidak akan membentuk regulasi untuk melegalkan ojek online sebagai transportasi umum.

Berdasarkan Perpres 18/18 dan 19/18, pemerintah menetapkan penambahan tunjangan kinerja (tukin) pada nilai THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

Kemendagri meminta Pemda dengan APBD minim menerapkan sejumlah penyesuaian anggaran agar bisa memberikan THR kepada kepala daerah, anggota DPRD dan PNS.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pencegahan korupsi di pemerintahan daerah dilakukan secara lebih efektif.

"Banyak daerah yang telat itu karena tidak siap programnya," kata JK.

"Kalau dihitung matematis, kita menyelamatkan uang negara Rp200 juta, tapi harus mengeluarkan Rp300 juta [biaya penanganan kasus korupsi], kan rugi," kata Setyo.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.

Biaya survei pilkada tingkat kabupaten/kota bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendorong calonkada melakukan korupsi.

"Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan dinilai masih belum efektif," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengaku sudah meminta langsung bantuan ke pemda saat menghadiri acara rapat koordinasi antara gubernur.

“Penyederhanaan aturan ini prosedurnya simultan, tidak berurutan. Kita sudah menghitung, kalau feasible paling lama prosesnya 40 hari,” kata Darmin Nasution.

Tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum, dengan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.

Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah. Sehingga Bappenas pun meminta pemda untuk memperhatikan tiga sektor tersebut.