Indeks Pemda

Kemendagri meminta Pemda dengan APBD minim menerapkan sejumlah penyesuaian anggaran agar bisa memberikan THR kepada kepala daerah, anggota DPRD dan PNS.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pencegahan korupsi di pemerintahan daerah dilakukan secara lebih efektif.

"Banyak daerah yang telat itu karena tidak siap programnya," kata JK.

"Kalau dihitung matematis, kita menyelamatkan uang negara Rp200 juta, tapi harus mengeluarkan Rp300 juta [biaya penanganan kasus korupsi], kan rugi," kata Setyo.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.

Biaya survei pilkada tingkat kabupaten/kota bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendorong calonkada melakukan korupsi.

"Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan dinilai masih belum efektif," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengaku sudah meminta langsung bantuan ke pemda saat menghadiri acara rapat koordinasi antara gubernur.

“Penyederhanaan aturan ini prosedurnya simultan, tidak berurutan. Kita sudah menghitung, kalau feasible paling lama prosesnya 40 hari,” kata Darmin Nasution.

Tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum, dengan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.

Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah. Sehingga Bappenas pun meminta pemda untuk memperhatikan tiga sektor tersebut.