Indeks Pemda

Berdasarkan SE tersebut, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.

Mensos minta pemda pakai DTSEN sebagai acuan kebijakan agar bansos tepat sasaran dan data sosial terintegrasi nasional.

Pembangunan puluhan PLHUT tersebut membutuhkan penanganan khusus karena sebagian lokasi masih bermasalah dalam proses penyediaan lahan.

Perusahaan dapat mengatur jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan WFA dengan sedemikian rupa agar tetap produktif.

Kendati istilah yang digunakan tetap korve, Tito memastikan instruksi kerja bakti ini tidak bermaksud meniru TNI, Polri, atau memiliterisasi pemda.

Dana otsus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.

Kemendagri mendapatkan keluhan dari sejumlah kepala daerah di Sumatra terkait menipisnya anggaran BTT untuk menangani bencana.

Insentif fiskal tersebut akan diberikan kepada daerah yang menjadi pemenang TPID Awards 2025.

Dia meyakini, SPPG tak akan kesulitan dalam memperoleh sertifikasi karena aspek higienis dan sanitasi menjadi kewajiban dalam petunjuk teknis MBG.

Banggar DPR RI mengatakan uang yang masih ada di bank kemungkinan berasal dari program yang belum terlaksana oleh Pemda.

Purbaya akan menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menyalurkan pinjaman murah ke BUMN dan Pemda.

Purbaya dorong penerimaan negara dikelola optimal dan belanja diarahkan untuk pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Purbaya menekankan bahwa persoalan data adalah hal yang paling penting ketika dirinya aatau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah.

Tito berpesan agar pemerintah daerah menyesuaikan pola pengelolaan keuangan dengan kondisi yang ada.

Digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai aspek penerimaan daerah, mulai dari restitusi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga layanan Samsat.

Purbaya mengatakan, pinjaman itu untuk pemda yang kekurangan uang dalam jangka pendek.

Komisi II DPR RI memandang tidak ada aturan yang melarang kepala daerah untuk menyimpan uang di bank.

Sumber dana pemberian pinjaman oleh Pemerintah Pusat berasal dari APBN.

Tujuan pemerintah memberikan anggaran daerah, salah satunya adalah agar pemerintah daerah dapat menyejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Tito berharap, semakin banyak penerbitan PBG membuat biaya memiliki rumah menjadi lebih murah dan meminta Pemda mensosialisasikan program secara masif.