Indeks Pemda

Kemandirian daerah untuk menentukan nasibnya sendiri perlu dijunjung selama tidak bertentangan dengan UU Otonomi Daerah.

POJK ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan atas penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah.

Kepala daerah dapat memberikan insentif pajak hiburan yang tidak mengacu pada ketentuan pajak minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Setiap daerah diwajibkan menyiapkan anggaran APBD untuk pemilu dengan rincian 40 persen pada tahun ini dan 60 persen pada 2024.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah di Jabodetabek untuk mengukur dan memantau tingkat polusi secara komprehensif dan terintegrasi.

Dede Yusuf menilai kesuksesan Kurikulum Merdeka bergantung pada kemauan pemkab/pemkot yang menangani SD dan SMP, serta pemprov yang menangani SMA.

Menag Yaqut mengimbau pemerintah daerah untuk mengizinkan penggunaan fasilitas umum untuk salat id meski hari Idulfitri berbeda dengan ketetapan pemerintah.

Penggunaan APBN dan APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan dana APBD saat ini masih mengendap di bank pada akhir 2022 sebesar Rp123 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.

Partai koalisi pendukung Anies Baswedan menyesalkan sikap pemda yang sekonyong-konyong mencabut izin pemakaian tempat safari politik Anies Baswedan.

Ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur di masing-masing wilayah.

PT Pertamina (Persero) menjelaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kilogram (Kg) sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pemda diminta segera membuat program bansos yang akan disalurkan untuk ojol hingga nelayan sehingga diharapkan bantuan akan disalurkan pada Oktober 2022.

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk selalu waspada terhadap pengaruh ekonomi dunia.

Mendagri Tito Karnavian menugaskan seluruh kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KPU mengungkapkan dukungan anggaran yang baru disetujui sebesar 11 persen. Alhasil, KPU meminta kesediaan pemda untuk menghibahkan sarana dan prasarana.

Saldo pemda tercatat mengendap Rp220,95 triliun di bank. Hal itu disebabkan karena menahan proses belanja, dan baru mulai menjelang akhir tahun.