Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Pelanggaran Pemilu 2024
Indeks Pelanggaran Pemilu 2024
Politik
Kamis, 19 Sept
Bawaslu Tindak 65 Kasus Pidana Pemilu hingga Maret 2024
Bagja mengatakan, Sentra Gakkumdu telah berhasil membuktikan 10 kriteria tindak pidana dalam proses pemilihan umum.
Flash news
Selasa, 26 Mar
Jaga Pemilu Temukan Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Dari 658 kasus, terdapat sembilan jenis dugaan pelanggaran, di antaranya politik uang, netralitas penegak hukum, dan kampanye di masa tenang.
Flash news
Jumat, 8 Mar
7 PPLN Kuala Lumpur Segera Diadili, 1 Tersangka Berstatus DPO
Bareskrim Polri menetapkan satu dari tujuh orang tersangka kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, masuk dalam DPO.
Flash news
Rabu, 28 Feb
Timnas AMIN Minta DKPP Pecat Bawaslu karena Tak Transparan
Timnas AMIN melaporkan Bawaslu karena tidak mengusut aduan pelanggaran KPU terkait Pemilu 2024 dengan netral, adil dan transparan.
Politik
Senin, 26 Feb
Apakah Pelanggaran dalam Pilpres-Pemilu Bisa Dipidanakan?
Bisakah pelanggaran Pilpres-Pemilu dipidanakan? Penjelasan mengenai peraturan tindak pidana pelanggaran Pemilu.
News
Kamis, 15 Feb
Pemantau Pemilu Fokus pada Empat Pelanggaran, Ini Rinciannya
4 fokus pemantauan pelanggaran Pemilu 2024 adalah logistik pemungutan suara, proses pemungutan suara, akses penyandang disabilitas, dan penghitungan suara.
News
Kamis, 15 Feb
Pemantau Pemilu Temukan Surat Suara Tercoblos Sebelum Pemungutan
Pemantau Pemilu dari Media Keadilan Sejahtera menemukan surat suara Pilpres 2024 yang sudah tercoblos sebelum pemungutan di luar Jabodetabek.
Flash news
Senin, 12 Feb
KPU Koordinasi dengan PPLN Jeddah soal Surat Suara Tercoblos
KPU RI segera berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah terkait pelanggaran pemilu 2024.