Indeks Pekerja Migran

Ada penyuntingan audio dari video yang tesebar di media sosial. Di video aslinya, Menteri P2MI tidak membahas bantuan Rp3 miliar untuk 15 pekerja migran.

Karding mengatakan, ketiga negara tersebut, yakni Thailand, Myanmar, dan Kamboja, tergolong sebagai pekerja yang ilegal di mata pemerintah Indonesia.

Karding bersama tim Kementerian P2MI menilai P3MI tersebut melanggar 2 aturan karena ikut memiliki lembaga pelatihan kerja.

Untuk bekerja di Jepang ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki visa kerja Jepang. Pelajari macam-macam visa Jepang & berapa lama periode tinggalnya.

Menurut Erick Thohir, keputusan masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri ini merupakan suatu pilihan hidup.

Indonesia perlu pembenahan sistem penempatan migran yang menjamin perlindungan pekerja dan tidak berbelit, demi mencegah munculnya pekerja ilegal.

Hal itu menjadi sorotan usai terjadinya insiden penembakan PMI oleh otoritas Malaysia di perairan Tanjung Rhu.

SBMI mendorong Pemerintah Malaysia dan Indonesia segera melakukan investigasi demi memastikan keadilan bagi korban.

Satu WNI yang jadi korban meninggal dunia akan segera dipulangkan ke daerah asalnya setelah menjalani proses autopsi.

Kementerian P2MI bersama Bappenas juga membahas negara-negara mana saja yang saat ini membutuhkan pekerja migran.

Kementerian P2MI memastikan tak pernah memberikan layanan pinjaman dana darurat terhadap pekerja migran.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu mengatakan bahwa 211 PMI yang dipulangkan umumnya bermasalah secara keimigrasian.

Seriulina mengungkapkan, kondisi roster G to G Korea Selatan per 13 Desember 2024, tercatat sebanyak 13.611 CPMI.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding secara langsung juga telah membantah kebenaran klaim dari video tersebut dan memastikan video tersebut adalah hoaks.

Satgas tersebut merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya TPPO dan menekan keberangkatan PMI nonprosedural.

Karding menekankan dua hal dalam kepemimpinannya di Kementerian PPMI, yakni pengurangan pengiriman pekerja migran unskilled dan upaya perlindungan pekerja.

Kehadiran tim penyelaras pembinaan PMI dilakukan agar mencocokkan kebutuhan PMI dan memudahkan PMI dapat kerja di luar negeri tanpa harus penyelarasan.

BP2MI menjadi Kementerian Pelindungan Migran Indonesia sebagai tandem dari Kemenaker dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah juga berencana mengetatkan syarat untuk bekerja di luar negeri demi mencegah upaya eksploitasi WNI di luar negeri.

Sementara itu, para pekerja migran yang masih rentan nantinya akan mendapat rehabilitasi sosial hingga medis.