Indeks Pdip

PDIP menilai anggaran pendidikan Rp769 triliun dari APBN dan APBD seharusnya dialokasikan murni untuk pendidikan, bukan MBG.

Pernyataan Jokowi menuai kritik juga dari ICW karena dinilai sebagai sikap 'cuci tangan' atas kebijakan masa lalunya.

PDIP menyebut RUU Perampasan Aset harus sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan prinsip due process of law.

Padahal, kata Eva, PDIP sangat mendukung terhadap proses pengesahan RUU PPRT tersebut.

PDIP pun melibatkan wadah pemikir (think tank) internal untuk membedah isu ambang batas parlemen secara komprehensif, termasuk Megawati Institute.

Jejen, yang sempat menjadi Anggota DPRD Bekasi dan Jawa Barat ini, diduga menerima uang dari Ade dan tersangka dari pihak swasta bernama Sarjan.

Di DPR RI, Fraksi PDIP memperjuangkan sastra dan sejarah jadi pelajaran wajib dalam RUU Sisdiknas.

Narasi yang beredar di media sosial muncul akibat kesalahan penafsiran terhadap ucapan dalam video.

Secara khusus, kasus yang disoroti Rieke adalah memoar berjudul 'Broken Strings', karya dari artis Aurelie Moeremans.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyebut tidak ada aliran uang, baik kepadanya maupun ke PDIP, terkait perkara ini.

KPK memastikan Ono Surono yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat telah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan.

Puan belum memastikan revisi Undang-Undang Pemilu, yang juga disebut akan mengatur soal Pilkada, akan dibahas pada masa sidang ini.

Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini menekankan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.

Megawati menilai dalam sistem demokrasi, pemerintah bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah.

PDIP menilai penggunaan sistem e-voting bisa mencegah adanya politik uang saat penyelenggaraan pilkada.

PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan dan memposisikan diri sebagai partai penyeimbang.

Bagi PDIP, pilkada melalui DPRD merupakan pengkhianatan terhadap tujuan Reformasi 1998.

Dalam arahannya, Megawati menekankan bahwa penanganan banjir harus berbasis data identifikasi lapangan dan desain kebijakan yang berkelanjutan.

Jamaluddin mengatakan, bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati.

Menurut PDIP, dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi.