Indeks Pbnu

Bagi PBNU putusan MK merupakan medan dakwah.

"Saya akan terus mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya mengenai hal ini dan akan menjajaki kemungkinan gugatan clash-action terhadap pihak-pihak terkait," tegas Gus Yahya.

Kedutaan Besar Palestina meminta PBNU turut mendesak pembebasan 1 juta warga Palestina yang kini masih ditahan oleh Israel.

Robikin mengatakan konsekuensi hukum disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU adalah gugurnya seluruh gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Pidato Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, saat upacara peringatan Hari Santri Nasional 2017, mengundang kecaman dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Said Aqil Siradj menyatakan tak ikut campur dalam Pilgub Jatim 2018 dan menyerahkan sepenuhnya pada kiai dan ulama Jatim.

Warga Negara Indonesia menolak keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang anti terhadap Pancasila. Bahkan, bila perlu mengusir mereka dari Indonesia.

PBNU tidak mengeluarkan imbauan sama sekali agar warganya mengikuti aksi 299.

PBNU menilai peringatan 1 Muharam atau Tahun Baru Hijriyah dapat menjadi momentum untuk memaknai hijrah seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Sekjen PBNU mendesak otoritas setempat untuk segera mengambil langkah guna menyelesaikan permasalahan itu.

Din Syamsuddin Minta PBNU tidak mengerahkan massa untuk menolak sekolah sehari penuh.

Aksi itu, menurut Helmy, akan terus berjalan dan jumlahnya akan semakin banyak menyusul kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan full day school.

GP Ansor Kota Semarang melaporkan pemilik akun Facebook bernama Ummu Izzah Mujahidah ke polisi karena unggahan konten yang diduga menghina Ketum PBNU.

Ansor Surabaya siap mengawal Perppu pembubaran Ormas. Menurut mereka, Perppu itu bisa menangkal benih-benih terorisme.

HTI menilai penerbitan Perppu sebagai kezaliman pemerintah.

Ketua umum PBNU Said Aqil Siradj dan pengurus PBNU bertemu dengan pimpinan KPK untuk memberikan dukungan moral kepada KPK.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan dukungan organisasinya ke KPK untuk terus serius memberantas korupsi. Dia menilai saat ini ada upaya untuk mengeroyok dan melemahkan KPK.

Said menyatakan bahwa kebijakan full day school tidak perlu diformalkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri.

Usai bertemu Presiden Joko Widodo pada hari ini, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan optimistis pemerintah akan membatalkan aturan mengenai sekolah 8 jam sehari atau Full Day School.

Menurut Said, rakyat masih membutuhkan KPK karena negara masih belum mampu menegakkan hukum.