Indeks PBNU

Sultonul mengatakan, gerakan para anggota NU tak bisa dilakukan masif karena terkendala 'amunisi'.

"Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada revisi Undang-Undang Antiterorisme," Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas.

Said Aqil menyarankan, jika PBB ingin menarik banyak simpatisan, partai tersebut harus mengedepankan akhlakul karimah.

PBNU dan MUI mengimbau umat Islam menyikapi polemik tentang puisi karangan Sukmawati dengan tenang dan mengedepankan tabayyun atau klarifikasi.

NU dan Muhammadiyah menyerukan agar agenda pemilu di tahun politik, pada 2018 dan 2019, menjadi ajang demokrasi untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

PBNU khawatir ada ekskalasi kekerasan dengan sasaran pemuka agama yang bisa memicu gangguan keamanan serius.

PBNU meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemotongan gaji PNS atau ASN muslim untuk zakat. Sedangkan PP Pemuda Muhammadiyah menilai pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini.

"15 abad lalu Nabi Muhammad SAW telah berhasil membangun umat yang tidak berdasarkan agama, dan suku, semua bersatu tinggal di Madinah," kata Said.

"Keduanya (politik uang dan kampanye dengan eksploitasi isu SARA) adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, tetapi mengancam Pancasila dan NKRI," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj

Pelarangan membawa atribut tersebut, kata Said Aqil, agar NU tidak terkesan mendompleng aksi yang diselenggarakan MUI.

Sepanjang untuk mengokohkan persaudaraan, PBNU tidak mempermasalahkan penyelenggaraan reuni oleh umat Islam yang mengatasnamakan diri alumni 212

Di dalam forum sidang, Ketua PBNU Marsudi Suhud menekankan soal betapa bermanfaatnya dana haji jika digunakan untuk kepentingan publik.

Distribusi lahan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Munas Alim Ulama NU karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Saat ini digelar Sidang Komisi Bahtsul Masa'il Waqi'iyah dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang membahas beberapa permasalahan terkini.

Fatwa ini diambil dalam pembahasan soal hukum frekuensi publik.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan membuka secara resmi Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU di Ballroom Islamic Center NTB di Mataram, Kamis (23/11/2017).

Munas dan Konbes adalah acara reguler PBNU yang biasanya diselenggarakan dua tahunan.

Bagi PBNU putusan MK merupakan medan dakwah.

"Saya akan terus mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya mengenai hal ini dan akan menjajaki kemungkinan gugatan clash-action terhadap pihak-pihak terkait," tegas Gus Yahya.

Kedutaan Besar Palestina meminta PBNU turut mendesak pembebasan 1 juta warga Palestina yang kini masih ditahan oleh Israel.