tirto.id - Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan bagi para petinggi dan pengurus NU untuk tidak memberikan pendapat atau berbicara politik praktis di kantor PBNU.
Salah satu pernyataan itu disampaikan oleh kader NU yang pernah menjabat Menristek era Gus Dur, Muhammad AS Hikam saat dihubungi Tirto, Kamis (9/8/2018).
“Para pemimpin NU harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, sebaiknya tidak berbicara politik praktis di kantor PBNU. Karena kita tahu kantor PKB itu beda dengan NU,” tegas AS Hikam.
LAKU dr sebagian oknum PBNU jelas berlawanan dg KHITTAH AN- NAHDLIYAH. Demi dukung IMIN, mrk jadikan NU seperti PARPOL.
— MUHAMMAD AS HIKAM (@mashikam) August 8, 2018
AS Hikam menegaskan dalam prinsip khittah nahdliyin atau garis nahdliyin sudah jelas bahwa Nu adalah organisasi yang memegang teguh prinsip moral. “Ibarat telaga NU itu merangkul semua. NU itu rumah besar bersama, baik muslim maupun non-muslim. Kalau ada pengurus NU masuk ranah politik praktis, maka jelas berlawanan dengan prinsip khittah tersebut,” jelasnya.
Pernyataan pengurus dan petinggi PBNU soal politik praktis itu, menurut AS Hikam, sudah menimbulkan keresahan dari semua stakeholder NU. “Elit NU itu seharusnya menampung aspirasi, anggota NU itu kan terdiri dari partai macam-macam, jadi tidak bisa hanya mendukung satu partai saja,” ujarnya.
Sedangkan menurut KH Mustofa Bisri (Gus Mus) juga menyampaikan hal yang senada. Melalui akun Twitternya, @gusmusgusmu, mencuit bahwa “Para pengurus/ pemimpin NU harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis. Dan sebaiknya tak udah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya.”
Para pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis. Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya. https://t.co/H5L5TWeX2H
— A. Mustofa Bisri (@gusmusgusmu) August 8, 2018
