Sejumlah Tokoh NU Serukan Tak Bicara Politik Praktis di Kantor PBNU

tirto.id - Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan bagi para petinggi dan pengurus NU untuk tidak memberikan pendapat atau berbicara politik praktis di kantor PBNU.

Salah satu pernyataan itu disampaikan oleh kader NU yang pernah menjabat Menristek era Gus Dur, Muhammad AS Hikam saat dihubungi Tirto, Kamis (9/8/2018).

“Para pemimpin NU harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, sebaiknya tidak berbicara politik praktis di kantor PBNU. Karena kita tahu kantor PKB itu beda dengan NU,” tegas AS Hikam.

AS Hikam menegaskan dalam prinsip khittah nahdliyin atau garis nahdliyin sudah jelas bahwa Nu adalah organisasi yang memegang teguh prinsip moral. “Ibarat telaga NU itu merangkul semua. NU itu rumah besar bersama, baik muslim maupun non-muslim. Kalau ada pengurus NU masuk ranah politik praktis, maka jelas berlawanan dengan prinsip khittah tersebut,” jelasnya.

Pernyataan pengurus dan petinggi PBNU soal politik praktis itu, menurut AS Hikam, sudah menimbulkan keresahan dari semua stakeholder NU. “Elit NU itu seharusnya menampung aspirasi, anggota NU itu kan terdiri dari partai macam-macam, jadi tidak bisa hanya mendukung satu partai saja,” ujarnya.

Sedangkan menurut KH Mustofa Bisri (Gus Mus) juga menyampaikan hal yang senada.Melalui akun Twitternya, @gusmusgusmu, mencuit bahwa “Para pengurus/ pemimpin NU harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis. Dan sebaiknya tak udah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya.”

Selain itu, menanggapi pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil yang mengatakan Mahfud MD belum pernah menjadi kader NU, AS Hikam mengatakan pernyataan tersebut tak berdasar.

“Dia [Said Aqil] tidak bisa membuktikan omongannya, seharusnya sebagai representasi PBNU, kalau ngomong ya fakta, jangan asal bicara tanpa fakta. Mahfud itu seperti yang dikatakan Mba Yenny secara tertulis pernah menjadi Pengurus ISNU, dia itu sebagai kader kultural,” tambahnya.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil mengatakan Mahfud MD belum pernah menjadi kader NU pada Rabu (8/8/2018) di Kantor PBNU, Jakarta. Said Aqil menyebut sikap PBNU tidak mendukung siapa pun capres maupun cawapres pada Pilpres 2019. Sedangkan menurut Ketua PBNU Robikin Emhas menyebut NU tidak memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan calon di Pilpres jika cawapres bukan dari kader NU.

Menurut AS Hikam, pernyataan petinggi NU itu manipulatif karena sudah dicemari kepentingan politik praktis.

Ia menegaskan kader NU itu tidak harus dimaknai secara tertulis, namun bisa secara kultural. “Ini termasuk distorsi makna, padahal NU itu semacam life world, komunitas yang memiliki nilai budaya sendiri. Pengurus NU itu kan jumlah tidak lebih dari 200 orang, padahal kaum NU itu puluhan juta, jd no way klaim itu bisa divalidasi,” tutupnya.