Menuju konten utama

Sejumlah Tokoh NU Serukan Tak Bicara Politik Praktis di Kantor PBNU

“Para pemimpin NU harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, sebaiknya tidak berbicara politik praktis di kantor PBNU. Karena kita tahu kantor PKB itu beda dengan NU,” tegas AS Hikam.

Sejumlah Tokoh NU Serukan Tak Bicara Politik Praktis di Kantor PBNU
Ulama sekaligus budayawan KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus membacakan puisi karyanya dalam acara Sastra Pelataran di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/12) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.

tirto.id - Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan bagi para petinggi dan pengurus NU untuk tidak memberikan pendapat atau berbicara politik praktis di kantor PBNU.

Salah satu pernyataan itu disampaikan oleh kader NU yang pernah menjabat Menristek era Gus Dur, Muhammad AS Hikam saat dihubungi Tirto, Kamis (9/8/2018).

Para pemimpin NU harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, sebaiknya tidak berbicara politik praktis di kantor PBNU. Karena kita tahu kantor PKB itu beda dengan NU,” tegas AS Hikam.

AS Hikam menegaskan dalam prinsip khittah nahdliyin atau garis nahdliyin sudah jelas bahwa Nu adalah organisasi yang memegang teguh prinsip moral. “Ibarat telaga NU itu merangkul semua. NU itu rumah besar bersama, baik muslim maupun non-muslim. Kalau ada pengurus NU masuk ranah politik praktis, maka jelas berlawanan dengan prinsip khittah tersebut,” jelasnya.

Pernyataan pengurus dan petinggi PBNU soal politik praktis itu, menurut AS Hikam, sudah menimbulkan keresahan dari semua stakeholder NU. “Elit NU itu seharusnya menampung aspirasi, anggota NU itu kan terdiri dari partai macam-macam, jadi tidak bisa hanya mendukung satu partai saja,” ujarnya.

Sedangkan menurut KH Mustofa Bisri (Gus Mus) juga menyampaikan hal yang senada.Melalui akun Twitternya, @gusmusgusmu, mencuit bahwa “Para pengurus/ pemimpin NU harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis. Dan sebaiknya tak udah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya.”