Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons isu PSI yang membuka posko pengaduan untuk warga Jakarta, mengingat Pemprov DKI Jakarta tak memiliki posko pengaduan secara terbuka.
Di hari pertama kerja, Fraksi Partai Solidarita Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membuka posko pengaduan dari warga untuk dikawal agar program terwujud.
Lucius mengatakan, masyarakat bisa menuntut transparansi dan keterbukaan soal informasi anggaran yang jelas kepada PSI ketika sudah resmi menjabat di DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
PSI menilai perluasan ganji-genap bukan solusi efektif untuk mengurangi polusi udara. Menurut PSI, penerapan sistem jalar berbayar (ERP) justru bisa menjadi solusi yang lebih baik.
Perwakilan warga dan DPW PSI beraudiensi dengan Bakesbangpol DKI membahas tuntutan agar para pencari suaka tidak ditampung di gedung eks Kodim Daan Mogot.
PSI meminta Bank Mandiri selaku bank milik BUMN bisa memperbaiki sistem IT, terkait berkurangnnya saldo nasabah yang terjadi pada Sabtu (20/7/2019) pagi.