Indeks Partai Demokrat

Presiden Jokowi diminta Partai Demokrat dapat bertindak tegas atas Pilkada di tiga daerah yang merugikan kadernya.

Rapat darurat DPP Demokrat pada Rabu malam (3/1/2018) membahas keputusan final soal dukungan partai ini di sejumlah pilkada.

Partai Demokrat sedang mempersiapkan koalisi dengan Golkar dan PPP agar bisa tetap mengusung Deddy Mizwar sebagai Cagub di Pilgub Jabar 2018.

Deddy Mizwar mendapat persetujuan dari DPP untuk menjadi calon bakal gubernur Jawa Barat dan akan berpasangan dengan Ahmad Syaikhu.

Roy menyatakan bahwa Demokrat memiliki mekanisme sendiri untuk menentukan calon yang akan diusung. 

Menurut Haryadi, ada sentimen politik yang cukup besar saat PDIP berhadapan dengan Partai Demokrat.

Pemimpin pengurus Partai Demokrat, PKS, dan PAN di Jawa Barat telah menandatangani nota kesepahaman memberi dukungan terhadap Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar 2018.

''Bung Emil Dardak telah memilih jalan. Partai tentu otomatis memberikan sanksi pemecatan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Pak SBY tidak jadi jurkam, apalagi beliau selaku mantan Presiden," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo.

Khofifah berharap sinergi partai pengusung dapat memperkuat dukungan bagi dirinya dan Emil di Pilgub Jatim mendatang.

Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa Emil Dardak akan mendampinginya di Pilgub Jatim 2018.

Kabar diusungnya Khofifah dan Emil sebelumnya menyebar dalam foto di sejumlah grup WhatsApp.

Soekarwo lebih memilih fokus menghabiskan masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur daripada menjadi juru kampanye Khofifah.

Partai Demokrat sedang mempertimbangkan tiga nama kandidat untuk didukung sebagai Cagub di Pilgub Jabar 2018. Ketiganya ialah Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

AHY juga membantah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membicarakan rencana pencalonan AHY dalam Pilpres 2019.

Pertemuan AHY dengan Prabowo Subianto akan berlanjut dengan safari ke para tokoh nasional lainnya.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di Kantor DPP Partai Demokrat untuk menghadiri rapat terkait menyikapi Undang-undang Ormas, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Partai Demokrat mengajukan 3 bentuk revisi Perppu Ormas sebelum dijadikan Undang-undang.

"Mestinya Partai Demokrat sendiri ajukan revisi karena kan inisiatif judicial untuk membuat undang-undang bisa dari DPR, bisa dari presiden," kata Yusril.

"Semuanya dinilai karena kami ingin mengusung kader tetapi kemenangan jadi tolok ukur yang mesti kita pegang," kata Agus Hermanto.