Indeks Papua

Kemendikbud menilai tingkat absensi guru yang tinggi masih menjadi masalah krusial di Papua. 

Cap separatisme yang dilekatkan ke Papua hanya menjustifikasi pendekatan keamanan. Tanda Jakarta gagal memahami konteks masalah Papua yang jauh lebih kompleks.

Akuisisi saham mayoritas Freeport Indonesia dinilai cara terbaik dari opsi yang ada, tapi kubu Jokowi dan Prabowo sama-sama mempolitisasinya.

Richard Adkerson menilai proses panjang perundingan antara Freeport McMoran dengan pemerintah RI telah berakhir dengan hasil positif.

Jokowi mengatakan, masyarakat Papua juga telah memperoleh 10 persen dari saham PT Freeport Indonesia.

Aksi penolakan terhadap Trikora diwarnai penangkapan dan pemukulan di sejumlah daerah. TNI dan Polri mengaku tidak tahu soal ini.

Presiden Jokowi dan Komnas HAM didesak membentuk tim investigasi independen untuk menuntaskan kekerasan bersenjata di Nduga.

Warga menuding TNI-Polri membunuh empat warga sipil Papua di Nduga saat memburu TPNPB-OPM.

Sejak pembunuhan yang terjadi 2 Desember, warga Nduga di perantauan sulit berkomunikasi. Menurut mereka itu karena keberadaan aparat.

Aksi yang digelar di Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) sempat dihadang, dan massa berpindah ke depan pintu Monas dan Komnas HAM. 

KLHK menyatakan Freeport sudah menyusun roadmap penyelesaian masalah lingkungan akibat aktivitas tambang perusahaan itu di Papua. Oleh karena itu, IUPK Freeport bisa segera terbit.

Aparat menangkap beberapa pendemo massa Trikora di sejumlah daerah, karena aksinya ilegal.

Warga Papua melakukan aksi demontrasi penolakan Trikora sekaligus peringatan 57 tahun Trikora di Monas, Jakarta.

Pidato Trikora adalah kampanye awal Sukarno untuk menguasai Irian Barat.

Kepolisian sedang memburu admin 20 akun medsos milik kelompok bersenjata di Papua. 20 akun medsos itu kini sudah diblokir oleh Kemenkominfo dan BSSN. 

Wiranto menilai, para aktivis HAM harus adil dalam melihat kasus penembakan di Nduga, Papua.

Wiranto mengatakan masyarakat tidak perlu mendengarkan propaganda dari TPN-OPN yang menurutnya adalah kelompok separatis.

Menurut Wiranto TPN-OPN sudah merupakan kekuatan yang tidak setuju dengan negara.

Polri menyatakan kelompok bersenjata yang melakukan penembakan di Nduga mendapat suplai senjata selundupan dari Filipina dan Papua Nugini. 

Persoalan penegakan HAM menjadi pekerjaan yang belum tuntas dari pemerintah.