Indeks Pancasila

Masyarakat Indonesia merayakan Hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Pemerintah akhirnya menetapkan 1 Juni menjadi hari libur nasional dan akan berlaku mulai 2017.

Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI mengatakan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi sangat relevan untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat karena saat ini Indonesia mengalami berbagai macam situasi darurat dalam berbagai hal.

Berikut ini adalah kronologi sejarah hukum perancangan lambang negara NKRI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang Ahmad Dhani untuk menyuarakan pesan-pesan kebangsaan lewat lagu-lagunya. Konser itu akan dilaksanakan saat 1 Juni mendatang untuk memperingati Hari Lahirnya Pancasila.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan, partainya akan berdiri paling depan jika ada pihak-pihak yang hendak membubarkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, keberadaannya masih dibutuhkan untuk memberantas terorisme.

Organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan dirinya Front Pancasila melakukan aksi penolakan terhadap acara Simposium Nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang diselenggarakan oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukan)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari pemilihan Jawa Barat Eni Sumarni prihatin melihat data penelitian yang menyatakan sebanyak 40 persen mahasiswa tidak hafal Pancasila, sehingga rasa nasionalismenya rendah.

Wakil Ketua MPR Mahyudin menegaskan bahwa pelajar harus memahami konsensus bangsa Indonesia yang tertuang dalam Empat Pilar Kebangsaan, meliputi, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Syafruddin Kalo,SH, mengkritik perilaku artis dangdut Zaskia Gotik yang menyebutkan lambang sila kelima Pancasila sebagai “bebek nungging” saat tampil di acara “Dahsyat” di stasiun televisi RCTI. Prof Syafruddin menyebutkan bahwa tindakan tersebut harus diberikan sanksi yang tegas.

Wacana tentang penggantian dasar negara dari Pancasila kepada yang lain bukanlah barang baru. Gejala ini punya akar historis panjang.