Indeks Ott Kpk

KPK memeriksa 8 saksi untuk tersangka Ferry Suando Tanuray alias FST yang merupakan salah satu dari 38 tersangka anggota DPRD Sumut yang diduga menerima uang dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Penangkapan kepala daerah tak memunculkan efek jera. Daftar kepala daerah yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi semakin panjang.

Tiga tersangka pejabat Pemkab Bandung Barat ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap Bupati Bandung Barat Abu Bakar.

Bupati Bandung Barat Abubakar tiba di Gedung KPK, pada Rabu malam (11/4/2018). KPK sudah menetapkan Abubakar sebagai tersangka penerima suap di hari yang sama.

KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan tiga pejabat Pemkab Bandung Barat sebagai tersangka di kasus yang sama.

Hingga saat ini KPK masih menunggu proses pengobatan kemoterapi Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abubakar di RS Boromeus Bandung.

Abubakar mengaku sempat didatangi petugas KPK untuk dimintai keterangan seputar penggalangan dana kepada sejumlah kepala dinas untuk keperluan berobat serta modal istrinya maju di Pilbup.

Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan 7 orang, salah satunya adalah kepala daerah di kabupaten, di Jawa Barat.

Latif menegaskan, semua kendaraan yang disita KPK dibeli sebelum tahun 2015.

Vonis yang diterima Gubernur Bengkulu nonaktif, Ridwan Mukti dan istrinya lebih berat.

"Ya dilihat dulu lah, barang yang mana dari kejahatan mana yang bukan. Nggak musti harus diambil semua kan?" kata Latif.

Hanya satu mobil mewah Abdul Latif yang dilaporkan dalam LHKPN.

"Tidak ada rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti. Yang tidak ditindaklanjuti sudah masuk teknis. Mahkamah Agung juga menjaga demi independensi hakim," tegas Sunarto.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri, dan seorang panitera pengganti pada PN Tangerang, Tuti, sebagai tersangka kasus suap senilai Rp 30 juta. 

Penegak hukum kerap terlibat korupsi karena mentalitas hakim yang lemah dan minimnya pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Kedua ruangan tersebut telah dipasangi garis KPK seusai lembaga antirasuah melakukan OTT dan menangkap tujuh orang di PN Tangerang.

"Praktek suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi.

Febri mengatakan ke tujuh orang yang diamankan terdiri atas sejumlah unsur yakni pihak swasta pengacara Panitera dan juga Hakim.

Agus Rahardjo akan mengumumkan OTT tersebut dalam konferensi pers besok.

Mahkamah Agung mengaku kecolongan atas penangkapan itu seorang panitera di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.