Indeks Ott Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Kantor Inspektorat Pemkab Pamekasan dan Kejaksaan Negeri setempat disegel pasca OTT KPK.

KPK kembali melakukan Operasi tangkap tangan (OTT), kali ini disinyalir melibatkan pejabat di Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur.

Tjahjo mengatakan, pengukuhan Wagub Bengkulu itu ditujukan agar tidak ada kekosongan jabatan pemerintahan.

Alex menduga pemberian uang itu terkait dengan fee proyek yang dimenangkan oleh PT SMS di Provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen per proyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya.

KPK menetapkan telah empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait fee proyek jalan di dua Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

KPK menetapkan empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait fee proyek jalan di dua Kabupaten di Provinsi Bengkulu termasuk Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

Rumah pribadi Gubernur Bengkulu adalah tempat di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Lily Mardiati Maddari pada Selasa (20/6) pagi.

Sejak 2015 setidaknya ada enam kasus dugaan korupsi kepala daerah yang menyeret pasangan suami-istri.

"Kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penentuan status hukum mereka. KPK memiliki waktu paling lama 24 jam," jelas Febri.

Wapres menilai bahwa banyaknya OTT kasus kecil atau "recehan" yang dilakukan KPK adalah sebuah kemajuan karena menunjukkan tidak ada lagi transaksi besar.

KPK punya waktu paling lima 24 jam untuk menentukan status dari lima orang yang tertangkap dalam OTT tersebut.

"Tim juga mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah di dalam satu kardus," kata Febri.

Tim penindakan KPK pada Selasa (20/6/2017) pagi, menangkap Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dalam OTT bersama seorang kontraktor berinisial RDS.

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dalam OTT di rumah pribadinya di Bengkulu.

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Minggu siang, untuk pengembangan kasus suap yang melibatkan pimpinan DPRD Mojokerto.

KPK menetapkan empat tersangka setelah melakukan OTT di Mojokerto, tiga di antaranya merupakan ketua dan wakil ketua DPRD Mojokerto.

KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah dan menyegel kantor DPRD Mojokerto.

Jika terbukti bersalah, anggota DPRD Mojokerto yang terkena OTT KPK akan langsung diberhentikan dari keanggotaan PDIP.

KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara.