Indeks Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 53 persen dari total pengaduan nasabah mulai dari Januari 2013 sampai Juli 2016 merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan perbankan. Pengaduan soal perbankan tersebut sebagian besar terkait masalah restrukturisasi kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan batas atas (capping) suku bunga deposito bagi bank-bank BUKU III dan IV akan berkiblat ke suku bunga operasi moneter dengan tenor 12 bulan.

Menurut Gubernur BI, Agus Martowardojo, dalam pembiayaan harus ada down payment atau uang muka.

Start-up di bidang teknologi finansial atau yang biasa disebut fintech tumbuh kian pesat. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka memberi solusi kebutuhan finansial, mensubstitusi fungsi perbankan, asuransi, dan multifinance. Bagaimana industri perbankan menanggapi ini?

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera disebut-sebut akan berubah badan hukum dari usaha bersama alias mutual menjadi perseroan terbatas. Jika benar adanya, para pemegang polis yang juga adalah pemegang saham harus diberi suara untuk mengambil keputusan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa sebanyak 19 perusahaan sekuritas masuk dalam kriteria yang akan menampung dana repatriasi dari hasil tax amnesty.

Otoritas Jasa Keuangan melaporkan tingginya beban operasional hingga Maret 2016 yang terkerek naik 37,3 persen menjadi sebesar Rp127,1 triliun telah menghambat laba industri perbankan umum yang hingga Maret 2016 atau sepanjang triwulan I turun sebesar 2,4 persen menjadi Rp28,9 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menilai perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan reformasi struktural.

Kementerian Pariwisata menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membangun dan mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia dengan cara meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan OJK bersedia bekerjasama dengan mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk memperbesar pembiayaan di sektor pariwisata dalam rangka pembangunan dan pengembangan 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjanjikan diskon alokasi modal inti yang cukup signifikan untuk pendirian kantor cabang kepada industri perbankan apabila mampu menurunkan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Interest Margin (NIM) mereka.

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV Jawa Tengah-DIY menyatakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif dapat meminimalkan keberadaan rentenir.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak Otoritas Jasa Keuangan untuk segera mengeluarkan larangan terhadap rencana Bank Central Asia menerapkan pengenaan biaya cek saldo pada Anjungan Tunai Mandiri BCA karena hal tersebut dinilai mengeksploitasi konsumen.