MA Sebut Tak Ada Pengambilan Sumpah Dewan Komisioner OJK Hari Ini

MA membenarkan nama-nama Dewan Komisioner OJK yang beredar, tapi mereka membantah akan ada percepatan pelantikan.

Terbit 24 May 2022 03:50 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 Mahendra Siregar (tengah), Wakil Ketua Mirza Adityaswara (ketiga kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae (ketiga kanan), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi (kiri), Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono (kanan), Ketua Dewan Audit Sophia Issabella Watimena (kedua kiri), dan Anggota yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi (kedua kanan) melambaikan tangan saat diperkenalkan sebagai Anggota Dewan Komisioner terpilih dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

tirto.id - Mahkamah Agung (MA) memastikan tidak ada kegiatan pengambilan sumpah untuk Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Selasa (24/5/2022). Hal ini merespons percepatan pelantikan nama-nama punggawa baru OJK yang diteken Presiden Joko Widodo.

“Sudah kita pastikan bahwa besok itu nggak ada pelantikan (pengambilan sumpah Anggota Dewan OJK)" kata Karo Hukum dan Humas MA Sobandi saat dikonfirmasi Tirto, Senin malam (23/5/2022).

Sobandi menuturkan Ketua MA Syarifuddin akan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, salah satu kegiatan adalah meresmikan aplikasi peradilan militer.

“Karena yang mulia ada kegiatan di Yogya yang sudah terjadwal jauh hari sebelumnya, di antaranya adalah peresmian aplikasi pengadilan militer," kata Sobandi.

Sobandi mengakui bahwa nama-nama yang diambil sumpah terdiri atas Wamenlu Mahendra Siregar, eks Presiden Komisaris OVO Mirza Adityaswara, eks Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Inarno Djajadi, Ogi Prastomiyono, Sophia Isabella Wattimena, Frederica Widyasari Dewi, Doni Primanto Joewono (ex officio dari Bank Indonesia) dan Suahasil Nazzara (ex officio dari Kementerian Keuangan). Namun ia membantah bahwa akan ada percepatan pelantikan.

“Kalau nama-nama itu betul yang menggantikannya, tapi kalau dipercepat nggak ada dipercepat," kata Sobandi.