Indeks Otoritas Jasa Keuangan

Wimboh Santoso melakukan perombakan struktur pimpinan kedeputian dan satuan tugas di OJK.

OJK membatasi penjualan reksadana pada 37 manajer investasi selama 2019.

Anggota bursa (AB) berpeluang mendapat sanksi jika mereka terbukti terlibat kasus Jiwasraya, kata BEI.

Berkaca dari kasus Asabri dan Jiwasraya, OJK akan memperketat pengawasan investasi yang dilakukan lembaga keuangan non bank (LKNB).

Sesosok jasad ditemukan di lantai 5 Gedung Sumitro Djojohadikusumo yang kini menjadi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga Oktober 2019, ada 61 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang berstatus tercatat di OJK.

Selama periode 2018 sampai Oktober 2019, OJK menemukan ada 1.475 Fintech P2P Lending ilegal yang beroperasi di Indonesia. 

Anggaran itu naik 9,64 persen dibandingkan anggaran 2019.

Pembangunan kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kawasan SCBD, Sudhirman, Thamrin, Jakarta Selatan.

Kinerja PT Asuransi Jiwasraya seperti sedang menyentuh titik nadir. Kerugian melekat selama dua tahun berturut-turut dengan nilai mencapai belasan triliun.

OJK siapkan aturan untuk paksa bank BUKU 1 dan 2 konsolidasi.

Seluruh dewan komisioner OJK digugat ke PN Jakarta Pusat usai memberikan sanksi administratif terhadap salah seorang pegawainya.

Daftar fintech lending atau pendaaan online ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

Ketua SWI Tongam Lumban Tobing menyatakan sejak 2018, ribuan fintech tak terdaftar di OJK.

Bank sentral dan OJK telah menyiapkan tiga langkah untuk menjamin kecukupan likuiditas bank dalam negeri.

OJK akan mencabut izin fintech P2P lending legal yang terbukti melakukan penagihan di luar cara yang wajar.

P2P ilegal berada di luar kewenangan dan pengawasan OJK karena mereka tidak mau mengikuti aturan yang ada. Namun, OJK memastikan pinjol ilegal tetap akan ditangani, tetapi melalui satuan tugas Waspada Investasi.

Kebijakan OJK yang memberikan akses IMEI pada pelaku P2P Lending dikhawatirkan membuka masalah bagi penggunaan data pribadi.

Kasner yang merupakan auditor Kantor akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (member of BDO International Limited) terbukti melanggar pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi, mengatakan Garuda terbukti melanggar pasal 69 Undang-undang nomor 8/1995 tentang pasar modal serta peraturan Bapepam dan LK nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Eminten dan Perusahaan Publik.