tirto.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jawa Tengah-DIY menyatakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) dapat meminimalkan keberadaan rentenir.
"Di Jawa Tengah jumlah bank sangat banyak tetapi belum seluruhnya menjangkau masyarakat pedesaan. Kondisi ini mengakibatkan masih banyaknya masyarakat pedesaan berurusan dengan rentenir," kata Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Kantor Regional IV Jateng-DIY I, Ketut Suena, Jumat, (1/4/2016).
Ketut mengatakan program laku pandai didirikan untuk masyarakat kecil. Menurutnya, masyarakat bisa memanfaatkan program laku pandai untuk mengakses pembiayaan, asuransi, maupun tabungan.
"Semua transaksi keuangan bisa dilakukan melalui program laku pandai ini. Syaratnya semua harus bersifat mikro, jadi ada batasan-batasannya," kata Ketut.
Ketut menyebut beberapa contoh, misalnya dalam melakukan transaksi tunai, batasan saat melakukan pengambilan tunai maksimal adalah Rp5 juta/minggu. Sedangkan untuk pembiayaan melalui produk kredit nasional mikro maksimal pengajuannya adalah Rp20 juta.
"Khusus untuk kredit ini jangka waktunya paling lama satu tahun. Bisa lebih lama dari satu tahun selama sesuai dengan siklus usaha debitur yang bersangkutan," kata Ketut.
Laku pandai, juga memiliki tujuan sebagai sarana edukasi keuangan kepada masyarakat di Jawa Tengah.
"15 kabupaten di Jateng masih dianggap miskin, melihat data ini kami berupaya meningkatkan literasi keuangan di Jawa Tengah secara menyeluruh," kata Ketut.
Ketut menyatakan tingkat pemahaman atau literasi keuangan di Jawa Tengah masih berada di bawah level nasional. Literasi keuangan nasional di level 21,84 persen, sedangkan Jawa tengah masih 19,25 persen.
“Padahal, dari tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan masyarakat Jawa Tengah mencapai 41 persen. Meski demikian, jumlah tersebut masih berada di bawah nasional yaitu 59,7 persen.” kata Ketut. (ANT)
