tirto.id -
Tingginya minat investor, baik lokal maupun asing, yang tertarik dalam pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) di Tanah Air membuat pemerintah menjanjikan akan mempermudah prosedur dan birokrasi bagi mereka yang ingin menanamkan modalnya pada sektor tersebut.
"Sudah sangat mudah sekali memang," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka "Bali Clean Energy Forum 2016" di Nusa Dua Convention Center di Bali, beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan komitmennya untuk membantu pembiayaan pengembangan EBTKE yang dilakukan oleh pemerintah melalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait percepatan pengembangan EBTK melalui peningkatan peran lembaga jasa keuangan antara OJK dengan Kementerian ESDM yang dilakukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo OJK Jakarta, bulan lalu.
"Lembaga-lembaga jasa keuangan akan kami dorong berinvestasi ke sektor EBTKE, bukan hanya bank tetapi juga dari industri keuangan nonbank. Ini adalah kesempatan yang baik karena EBTK adalah bidang yang produktif," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad usai acara tersebut.
Pemerintah juga diberitakan bakal memberikan subsidi harga sebagai salah satu skema untuk mendukung Program Indonesia Terang, yang bertujuan melistriki ribuan desa tertinggal dengan energi baru terbarukan di seluruh Indonesia.
Kementerian ESDM juga berkomitmen berusaha menggenjot penguatan sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk mensuplai kebutuhan energi nasional.
Dalam Forum Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, misalnya, disepakati enam tindaklanjut untuk memperkuat EBTKE. Beberapa diantarnya adalah finalisasi persiapan pembentukan dana ketahanan energi (DKE) dan investasi PT Pertamina untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya 1.000 MW dalam lima tahun ke depan.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan komitmen terhadap EBTKE harus terus disuarakan dan diprioritaskan.
"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mulai menggeser pandangan miopik ke pandangan yang lebih luas, berjangka panjang, berkesinambungan dan berkeadilan untuk semaksimal mungkin menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat," ujar Rida.
Minat Investor Asing
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi minat beberapa perusahaan energi terbarukan dari berbagai negara seperti Singapura, Belanda dan Inggris.
Untuk perusahaan energi terbarukan dari Singapura, BKPM mengatakan bahwa mereka tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga biogas dari proses limbah cair industri kelapa sawit senilai USD 1,1 miliar (setara Rp 137,5 triliun, kurs Rp 12.500).
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan investor tersebut berencana membangun sekitar 100 titik lokasi di Indonesia, khususnya Kalimantan dan Sumatera.
"Mereka mengincar lokasi-lokasi banyak terdapat industri pengolahan kelapa sawit, karena proyek ini akan terintegrasi dengan industri pengolahan kelapa sawit," katanya.
BKPM juga mengidentifikasi minat investor asal Eropa, tepatnya Inggris dan Belanda, yang membidik bidang pembangkit listrik tenaga surya dengan nilai investasi mencapai USD 370 juta (setara Rp 5,1 triliun, kurs Rp 13.900).
Franky mengatakan bahwa investasi itu akan tersebar di beberapa lokasi di Indonesia, khususnya kawasan Indonesia bagian timur serta proyek waste to energy di Jawa Barat. (ANT)
