Indeks Otoritas Jasa Keuangan

OJK beberapa kali mencabut izin usaha perusahaan asuransi. Bagaimana nasib para pemegang polis?

Sebanyak 11 perusahaan dihentikan kegiatan usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk kegiatan penawaran perjalanan umrah yang dilakukan oleh First Travel.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melantik jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022.

Ketua Dewan Komisioner OJK terpilih untuk periode 2017-2022, Wimboh Santoso, mengungkapkan efisiensi akan menjadi fokus utama kepemimpinannya.

Wimboh Santoso mengalahkan Sigit Pramono dalam pertarungan memperebutkan kursi Ketua Dewan Komisioner OJK.

Data OJK menyebutkan mencatat kasus tindak pidana perbankan sepanjang 2014-2016 paling banyak masih terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, tiga peraturan OJK (POJK) tersebut dapat dipakai sebagai landasan hukum bagi OJK dan lembaga otoritas lainnya dalam menangani stabilitas sistem keuangan.

OJK menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus pembobolan dana nasabah BTN. Tapi, OJK membantah membatasi sejumlah aktivitas perbankan di BTN akibat kemunculan kasus ini.

OJK sedang mencari model bisnis baru untuk program Kredit Usaha Rakyat. Langkah ini dilakukan dengan mengkaji realitas dan implementasi program tersebut di lapangan.

Anggota Pansel OJK yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi tes kesehatan jasmani dan kejiwaan, sedangkan asesmen mencakup aspek kompetensi dan perilaku.

Tujuh kursi jabatan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibidik oleh ratusan calon dari pelbagai latar bidang termasuk politisi hingga petahana. Seleksi komisioner OJK masa jabatan 2017-2022 masih panjang. Apakah akan ada perubahan di wajah OJK?

Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta kembali menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau kegiatan usaha tanpa izin

Perusahaan Pablo Putra Benua, PT. Inti Benua Indonesia, diminta menutup aktivitas bisnisnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini. Pasalnya, perusahaan ini termasuk dalam daftar perusahaan investasi yang menawarkan produk investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan aktivitas enam perusahaan investasi yang selama ini beroperasi tanpa izin

Pasar modal Indonesia tidak hanya menjadi alternatif tempat berinvestasi, tetapi juga sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sambutan pembukaan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2017.

Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), angka tenaga kerja aktuaris di Indonesia masih rendah yakni hanya sekitar 400 orang, sedangkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan jiwa dan kesehatan diprediksi akan terus meningkat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri asuransi di Indonesia pada 2015 mencapai Rp853,42 triliun dengan industri asuransi jiwa memiliki proporsi paling besar yakni 44,29 persen atau sebesar Rp378,03 triliun, diikuti industri asuransi sosial Rp226,92 triliun, dan industri asuransi umum Rp124,01 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai saat ini ada peluang biaya dana atau cost of fund (cof) bank turun seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk melibatkan industri perbankan di Indonesia dalam menyediakan anggaran pengembangan 10 destinasi wisata baru di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok rencana penambahan perusahaan sekuritas dan manajer informasi sebagai pintu masuk (gateway) di pasar modal. Hal ini untuk semakin memperlancar penampungan dana repatrasi dari program amnesti pajak yang saat ini sedang digenjot oleh pemerintah.