Indeks Ojek Online

Permen ini dipertimbangkan mengingat pengemudi ojol kebanyakan adalah pekerja paruh waktu bukan dijadikan pekerjaan tetap.

Wacana skema langganan aplikasi ojek online dinilai tak serta-merta selesaikan masalah kemitraan antara pengemudi dan aplikator.

Di India, perubahan model kemitraan berkaitan dengan daya saing bisnis, serta mencari kejelasan atas kewajiban pajak.

Kapolsek Depok Barat, Kompol Abdul Jalil, mengeklaim tidak ada dugaan pemerasan hingga ancaman pembunuhan terhadap ojol.

Siapa pemilik Maxride Indonesia? Berikut sejarah pendiriannya dan fakta-fakta menarik terkait Maxride, sebuah layanan transportasi roda tiga dengan bajaj.

Pemerintah berencana membuat Rancangan Undang-Undang Transportasi Online. Niat baik ini akan memerlukan kolaborasi dan koordinasi lintas kementerian.

Driver ojol menilai potongan aplikator maksimal 10 persen tidak merugikan perusahaan platform.

Sekitar 1,7 juta pengemudi ojol belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah siapkan regulasi khusus.

Mogok nasional ojol hari ini ditaksir rugikan ekonomi Rp188 miliar. Relasi timpang antara platform-pengemudi dan tuntutan regulasi adil kembali disorot.

Karyoto mengatakan tuntutan para massa aksi demo ojol tidak bisa diselesaikan dengan cara berunjuk rasa di jalanan.

Masyarakat tetap diimbau agar menghindari jalan sekitar lokasi demo ojol, yaitu Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan Gedung DPR RI.

Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia akan gelar aksi serentak se-Indonesia pada 20 Mei 2025.

Dari sekitar 2 juta pengumdi ojek online, baru sekitar 250 ribu yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rizka sebut tindakan pelaku masuk dalam ketegori pembunuhan berencana serta dijerat Pasal 340 dan 338.

DPR dan pemerintah merencanakan adanya UU khusus untuk pekerja platform digital pada Februari 2025. Hampir dua bulan kemudian, aturan tersebut tertunda.

Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional berharap status mereka tetap menjadi mitra, tetapi mendapat asuransi dan perlindungan saat bekerja.

Salah satu yang akan dirumuskan adalah definisi dari mitra yang merupakan status driver ojol yang harus sama antara aplikator dengan pemerintah.

Noel menyebut, ada aplikator yang berbohong dengan cara memanipulasi data pemberian BHR kepada para mitra ojol maupun taksol.

Maman melihat tidak adanya payung hukum yang jelas untuk profesi ojol, sehingga sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kemnaker akan menggali alasan mengapa nominal THR yang diberikan pada ojol bisa hanya Rp50 ribu meski berpenghasilan hingga Rp93 juta setahun.