Indeks Ojek Online

TAUD menilai, upaya pelindasan terhadap ojol Affan dengan mobil rantis tidak lagi sebatas pelanggaran etik, melainkan sudah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP.

Menurut Trunoyudo, kehadiran pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Kementerian HAM, dan Kompolnas sudah membuktikan transparansi Polri.

Kenaikan pesanan dengan kode nomor luar negeri terutama terlihat pada akhir pekan lalu.

GoTo menyebut diundang Kantor Wakil Presiden untuk menghadirkan perwakilan mitra dalam dialog tersebut.

7 anggota Brimob itu diduga melanggar etik Pasal 13 Undang-Undang Polri mengenai pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya keselamatan masyarakat.

Anam menekankan, proses pidana yang dilakukan ketujuh anggota Brimob itu harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan peristiwa pidananya.

Ketua Garda Indonesia menuding bahwa sekelompok orang yang bertemu dengan Gibran bukan pengemudi ojek online.

Warga asal Malaysia membuat tutorial untuk mentraktir para driver ojol dengan mengubah lokasinya pada aplikasi menjadi berada di Indonesia.

Aksi damai digelar sejak pukul 08.00 WIB dengan titik kumpul di jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Lampung.

Grab sediakan bantuan hukum, santunan, hingga pendampingan psikologis bagi para mitra dan keluarga korban.

Setelah berdialog dengan sejumlah anggota TNI, massa aksi pengendara ojol akhirnya meninggalkan Mako Brimob dan mundur ke Jalan Kramat Raya.

Berdasarkan pantauan Tirto, selain para pengemudi ojol, massa yang berdatangan juga berasal dari berbagai kalangan. Tidak sedikit yang live di TikTok. 

Kompolnas pun mendesak kepada Polri untuk menjelaskan siapa anggota Brimob yang mengemudikan mobil barracuda yang melindas ojol hingga tewas.

Mensesneg pun mengaku meminta atensi khusus pada kepolisian atas insiden polisi melindas ojol hingga meninggal di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Peran pemerintah dan aplikator harus disinkronisasi untuk mengatur “ruang kerja” opang dan ojol yang adil.

Pilihan ini dianggap memungkinkan dibanding dua alternatif lainnya, yakni pembentukan undang-undang baru atau penerbitan Perppu.

Aksi akan dilangsungkan di area Istana dan sebagian Jakarta.

Grab tekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk menguatkan ekosistem transportasi daring.

Kementerian HAM sebut skema kemitraan ojol tidak boleh digunakan oleh aplikator sebagai dalih untuk menghindari kewajiban hukum.

Alih-alih menaikkan tarif, Kemenhub diminta fokus membahas tuntutan Asosiasi yang meminta potongan biaya aplikasi 10 persen.