Indeks Ojek Online

Kementerian Perhubungan hanya bersedia mengakomodasi satu tuntutan para pengemudi ojek online, yaitu revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Para pengemudi ojek online menuntut pemerintah mengakui ojek online diakui keberadaannya dalam regulasi. Mereka juga menuntut kepada perusahaan penyedia jasa ojek online memperhatikan nasib para pengemudi.

Gojek membangun pusat litbang di Bengaluru. Grab berencana membangun R&D di Indonesia. Didi Chuxing—rival Uber di China—mendirikan R&D di Lembah Silikon. Apa sebenarnya peran pusat litbang dalam bisnis rintisan?

Salah satu persyaratan yang diatur dalam Perwali tersebut yakni setiap pengendara ojek daring atau online wajib mempunyai surat tugas.

Tim pengawas dan pengendalian ojek online tengah dimatangkan Pemkot Bogor. Rencananya, tim ini berasal dari gabungan pemangku kepentingan dan beranggotakan 12 orang.

Setelah mengatur taksi daring, Kemenhub mengaku akan segera mengkaji aturan ojek daring. Selama ini payung hukum untuk ojek daring memang belum ada.

Sejumlah kota, dari Jakarta hingga Bogor, dari Tangerang hingga Malang, diramaikan ketegangan berbuntut kekerasan antara para sopir angkot maupun pengemudi ojek terhadap kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Imbas dari transportasi publik yang gagal.

Para anak muda yang berani menangkap peluang bisnis di daerah mencoba merintis ojek online, yang belum terjamah ekspansi perusahaan jasa serupa bermodal besar.

Sejumlah pelaku usaha ojek online melihat peluang segmentasi perempuan sebagai mitra kerja sekaligus pelanggan. Tetapi usaha ini belum teruji.

Perang tarif promosi dari perusahaan bermodal gede menggugurkan banyak pelaku usaha ojek online bermodal nekat.

Sejumlah bisnis rintisan transportasi berbasis aplikasi mobile, yang sempat ramai di Jakarta dan sekitarnya, ringsek dihajar para pemain kelas kakap.

Shafruhan Sinungan mengatakan, pemerintah perlu segera mengatur keberadaan ojek online karena situasi bisa semakin carut-marut.

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor menjadi pelopor dalam penyusunan aturan tentang ojek online untuk mengatasi kekisruhan angkutan konvensional dengan angkutan yang menggunakan aplikasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan toleransi tiga bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Kapolri menilai polisi Bogor gagal melakukan deteksi dini kericuhan antara sopir angkot dan pengemudi ojek online. Ia juga mengklaim telah menegur kepolisian setempat.

Bogor ricuh karena pengemudi angkutan kota dan ojek online berebut penumpang. Keduanya telah menyepakati perjanjian damai.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menjembatani kesepakatan damai antara awak kendaraan angkutan kota (angkot) dengan ojek 'online' atau ojek aplikasi hingga kedua pihak sepakat mulai hari Kamis (23/3/2017) tetap beroperasi.

Bentrok antara sopir angkot dan ojek online sempat diwarnai aksi pelemparan dan pengerusakan angkot yang beroperasi di Terminal Laladon.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah belum mengatur tentang ojek online. Pemerintah juga belum mengakomodir dalam Permenhum Nomor 32 Tahun 2016 yang akan diberlakukan 1 April 2017.

Sebanyak 21 orang yang terlibat bentrok angkot dan ojek online di Tangerang tengah dalam pemeriksaan. Pihak kepolisian juga menyita angkutan umum yang digunakan saat melakukan penyerangan.