Indeks Ojek Online

Revisi Taksi Daring akan didiskusikan di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang dan Balikpapan

Inovasi teknologi, perlahan tapi pasti, sukses menghancurkan pemain-pemain konvensional yang lebih dulu ada.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan pemerintah pusat akan segera membuat aturan baru yang berkeadilan terkait polemik transportasi daring ini.

Aliansi Jasa Transportasi Online menuntut pemerintah segera mengesahkan peraturan terkait operasional transportasi online.

Untuk memperoleh pendapatan yang layak, pengemudi ojek online harus bekerja dari pagi buta hingga tengah malam.

Sopir taksi dan ojek online melakukan aksi di depan Gedung Sate untuk menuntut regulasi yang melegalkan mereka.

Separuh dari jumlah angkot di Bandung harus dikandangkan karena kemunculan transportasi online yang diklaim mematikan operasional angkot.

Uber melakukan penyelidikan internal terkait dugaan suap, penipuan terhadap aparat penegak hukum, dan tuduhan mengembangkan software untuk menjatuhkan perusahaan kompetitor.

Pemkot Cirebon menyatakan melarang semua jenis transportasi online beroperasi di daerahnya. 

Transportasi online ditetapkan berstatus legal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017.

Ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Kantor Kemenhub, Jakarta.

Kementerian Perhubungan hanya bersedia mengakomodasi satu tuntutan para pengemudi ojek online, yaitu revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Para pengemudi ojek online menuntut pemerintah mengakui ojek online diakui keberadaannya dalam regulasi. Mereka juga menuntut kepada perusahaan penyedia jasa ojek online memperhatikan nasib para pengemudi.

Gojek membangun pusat litbang di Bengaluru. Grab berencana membangun R&D di Indonesia. Didi Chuxing—rival Uber di China—mendirikan R&D di Lembah Silikon. Apa sebenarnya peran pusat litbang dalam bisnis rintisan?

Salah satu persyaratan yang diatur dalam Perwali tersebut yakni setiap pengendara ojek daring atau online wajib mempunyai surat tugas.

Tim pengawas dan pengendalian ojek online tengah dimatangkan Pemkot Bogor. Rencananya, tim ini berasal dari gabungan pemangku kepentingan dan beranggotakan 12 orang.

Setelah mengatur taksi daring, Kemenhub mengaku akan segera mengkaji aturan ojek daring. Selama ini payung hukum untuk ojek daring memang belum ada.

Sejumlah kota, dari Jakarta hingga Bogor, dari Tangerang hingga Malang, diramaikan ketegangan berbuntut kekerasan antara para sopir angkot maupun pengemudi ojek terhadap kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Imbas dari transportasi publik yang gagal.

Para anak muda yang berani menangkap peluang bisnis di daerah mencoba merintis ojek online, yang belum terjamah ekspansi perusahaan jasa serupa bermodal besar.

Sejumlah pelaku usaha ojek online melihat peluang segmentasi perempuan sebagai mitra kerja sekaligus pelanggan. Tetapi usaha ini belum teruji.