Indeks Ojek Online

Penggunaan GPS di ponsel diperbolehkan, asal tidak dioperasikan saat menyetir.

Kemenhub memastikan tidak akan membentuk aturan khusus tentang ojek online.

Mengoperasikan ponsel sambil berkendara masih marak dilakukan para pengendara di jalan-jalan Ibukota, meskipun ada penegasan dari program Operasi Keselamatan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Pemberian rating atau peringkat merupakan sesuatu yang krusial bagi para mitra perusahaan ride sharing seperti Go-Jek, Grab, dan Uber.

Jumlah ojek online kian membesar, bahkan melebihi ojek pangkalan, namun status hukum roda dua masih kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum.

Sebuah tampilan aplikasi ride-sharing ojek maupun taksi nampak sederhana pada smartphone tapi dibangun dengan teknologi canggih, rumit, dan memakan waktu.

Lima perusahaan kakap kelas dunia, termasuk Google dan Temasek, dikabarkan tanam investasi senilai 1,2 miliar dolar AS ke Go-Jek.

Pulsa telepon, paket data, bahan bakar, dan sepeda motor menjadi modal utama untuk mendukung operasi sehari-hari para driver ojek online seperti Go-Jek.

Di Eropa, Uber bukan lagi perusahaan digital melainkan perusahaan transportasi yang setara dengan perusahaan taksi konvensional.

Sopir Metromini bisa dikenai tindak pidana sesuai Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (4).

Waktu tempuh panjang saat pengiriman bisa membuat kualitas makanan menurun.

"Warga enggak perlu lagi naik kendaraan pribadi, bisa naik Transjakarta. Ojek pangkalan atau ojek online disiapkan lahan ojek pangkalan dan ojek online. Tidak jauh, hanya 100 meter," kata Anies.

Era kejayaan sudah bukan milik sopir ojek pangkalan. Tren bergeser ke ojek online.

"Yang penting orang itu ada landasan hukumnya untuk bekerja dan jangan dia diuber-uber terus dikasih tarif bawah, tarif bawah. Kasihan," kata Menhub Budi.

Pengemudi ojek daring ingin ada regulasi yang mengatur pekerjaan mereka. Tapi hal itu terhalang UU LLAJ karena kendaraan roda dua tidak masuk sebagai angkutan umum.

Tuntutan dari para pengunjuk rasa ini adalah payung hukum, terutama soal tarif agar tidak merugikan pengemudi.

Demonstrasi dilakukan untuk menuntut pemerintah menyusun regulasi mengenai penyelenggaraan layanan transportasi ojek online.

Angkutan online merupakan keniscayaan, sehingga harus dirawat dan diberikan kesempatan untuk beroperasi, akan tetapi jumlahnya harus dibatasi.

Tarif batas atas dan batas bawah berlaku efektif mulai 1 November 2017