tirto.id - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menyatakan melarang beroperasinya semua jenis transportasi umum berbasis aplikasi dalam jaringan atau transportasi online di daerahnya.
"Kami tidak bisa mencabut perizinan, karena memang mereka beroperasi tidak berizin, untuk itu jelas kita melarang transportasi daring," kata Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis di Cirebon, Jawa Barat Selasa (15/8/2017) seperti dikutip Antara.
Pernyataan Aziz itu menanggapi tuntutan dari para sopir angkot di Cirebon. Azis mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menghentikan transportasi berbasis daring.
"Saya memerintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Kepolisian dan dinas lain untuk melakukan penghentian operasinya," kata dia.
Azis juga menyampaikan kepada perwakilan sopir angkot, bahwa Pemkot Cirebon tidak bisa menutup aplikasi transportasi online karena hal itu menjadi kewenangan Kementrian Komunikasi dan Informatika.
Dia mengimbuhkan apabila pemerintah Provinsi Jawa Barat justru mengizinkan beroperasinya transportasi online, Pemkot Cirebon akan mengajukan keberatan.
"Intinya kita itu tidak akan memberikan izin beroperasinya transportatasi daring," ujar dia.
Pada hari ini, sejak pagi hingga siang, ratusan sopir angkot di Kota Cirebon berhenti beroperasi. Mereka menuntut agar pemerintah menutup aplikasi transportasi berbasis daring.
Seorang sopir angkot D1 Kota Cirebon, Sohar mengatakan dia dan rekan-rekannya mogok beroperasi karena ingin menuntut pemerintah memperhatikan nasib pekerja transportasi umum konvensional.
Dia mengatakan, beroperasinya transportasi daring, baik berupa roda dua maupun roda empat, yakni taksi online maupun ojek online, telah menyebabkan pendapatan banyak sopir angkot di Cirebon menurun drastis.
"Sekarang setor saja sudah tidak bisa, karena pendapatan kami terus turun," kata dia.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
