Indeks News

Dalam pidato politiknya, AHY menilai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih tebang pilih, yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.

AHY meminta ruang kebebasan untuk rakyat dikembalikan, termasuk kemerdekaan pers.

Kemenperin menerapkan kebijakan moratorium untuk mendorong penguatan industri semen dalam negeri lantaran kondisi kelebihan kapasitas (overcapacity).

Lucky Hakim beserta sejumlah orang lainnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang.

Soal penolakan pengesahan UU Kesehatan, Moeldoko menilai wajar ada penolakan dan proses penerimaannya tidak mulus.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, skema program JKN yang berlaku saat ini sudah mempertimbangkan berbagai konsep dan best practice.

Polri mengklaim telah melibatkan beberapa pihak berkompetensi terkait pengadaan pesawat ini. Tujuannya agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel.

Menkes menyebut akan makin tegas kepada RS pendidikan yang melakukan pembullyan.

Syarifuddin enggan berkomentar lebih jauh terkait koleganya yang terjerat perkara dugaan suap itu.

Sejumlah cara ditempuh demi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, mulai dari wacana WFH, teknologi AI hingga ERP.

Junimart menilai Bawaslu telah melampaui kewenangannya karena mengusulkan penundaan Pemilu Serentak 2024.

Jokowi meminta agar rencana kegiatan jambore dunia bisa membawa nama baik dan mengenalkan kebudayaan Indonesia.

Dalam UU Kesehatan, organisasi profesi tidak memiliki peran dalam membuat rekomendasi untuk pendidikan dokter spesialis atau izin praktik.

Wapres mengatakan apabila dikerahkan kekuatan militer akan berisiko menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh sebab itu, negosiasi menjadi penting dilakukan.

Lucky Hakim mengaku dua kali masuk Ponpes Al Zaytun dan kaget dengan berbagai bangunan megah dan ajaran di dalamnya.

Sunu Widyatmoko memproyeksikan kebutuhan total pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai Rp4.300 triliun pada 2026.

KPK memeriksa dua orang saksi untuk mengetahui transaksi jual-beli aset yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo.

Gerindra siap bekerja sama dengan PDIP untuk menciptakan pemilu damai. Namun, soal urusan capres, Gerindra sudah punya calon sendiri.

KPK mengingatkan bila ada pihak yang menghalangi upaya penyidikan bisa dijerat Pasal 21 UU Tipikor.