Indeks Nelayan

Menteri Edhy Prabowo menyebut Indonesia krisis nelayan akibat sejumlah faktor, salah satunya adalah banyak WNI bekerja untuk kapal Malaysia.

Pemberian insentif sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi virus Corona.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji memberikan pekerjaan bagi 14 anak buah kapal (ABK) Long Xing 629 yang dieksplotasi habis-habisan.

Keputusan Menteri Edhy mengizinkan cantrang dinilai bisa merugikan nelayan di Natuna.

Dua nelayan penolak reklamasi bernama Ade dan Alwi terbukti dikriminalisasi. Mereka dinyatakan bebas oleh hakim.

Aktivitas pembebasan 15 nelayan ini dilaksanakan sebelum kapal tersebut diproses ke ranah hukum oleh aparat Malaysia.

Keputusan pemerintah mengirim nelayan Pantura ke Natuna dinilai tak serta-merta menjadi solusi saingi kapal Cina di perairan tersebut.

Nelayan Pantura mengeluhkan mahlanya ongkos BBM saat diminta pemerintah cari ikan di perairan Natuna.

Mahfud MD mengatakan akan mengirim 120 nelayan untuk melaut di Natuna.

Sejumlah nelayan lokal tidak berani melaut karena kerap diganggu kapal-kapal ikan asing di laut Natuna. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas garam dan perikanan.

Warga meminta polisi melepaskan dua rekannya sesama nelayan bernama Alwi dan Ade Sukandar yang ditahan karena melakukan protes terkait aktivitas kapal di Pulau Reklamasi.

Mayat yang ditemukan nelayan di Teluk Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, diduga penyelam yang hilang di perairan Pulau Sangiang.

Menteri KKP Edhy Prabowo mengaku secara terbuka bahwa dirinya tak seluk beluk bisnis perikanan.

Perwakilan nelayan menyuarakan permasalahan dan konflik terkait investor yang kerap terjadi saat aksi 28 Oktober.

Marsudi menjelaskan alasan petugas menghalau nelayan saat pemprov DKI upacara di Pulau D Reklamasi.

Saat ini banyak nelayan yang masih bisa bertahan hidup bergantung oleh wilayah pesisir, namun hal tersebut akan hilang saat ada pembangunan yang merusak ekosistem laut.

Para nelayan yang mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilgub DKI kecewa karena ingkar janji soal reklamasi. 

KIARA menilai privatisasi puluhan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu telah merampas ruang hidup nelayan. 

Pengembangan Kepulauan Seribu menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dinilai merugikan warga lokal dan nelayan.