tirto.id - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan menyikat habis praktik 'bajak laut' melibatkan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri dan TNI jika terpilih sebagai presiden. Langkah itu dilakukan karena Ganjar melihat nelayan pemilik kapal 78 GT di Indramayu, Jawa Barat, Amiruddin terbebani oleh ulah preman yang meminta setoran pungutan liar (pungli) di tengah laut.
Amiruddin menuturkan para preman meminta uang keamanan antara Rp2 juta sampai Rp3 juta jika ingin selamat ke luar wilayah untuk menangkap ikan. Karena kapal yang dipakai Amiruddin untuk merapat ke TPI Karangsong di Indramayu, Jawa Barat, berasal dari Tegal, Jawa Tengah.
"Mereka merasa menyetor ke 'bajak laut' ini menjadi suatu kewajiban, padahal enggak ada itu. Kalau keamanan ya, mestinya polisi air (polair) yang mengamankan. Jadi itu masuk pungli tuh, dalam hitungan kami," kata Ganjar saat berkung di Indramayu, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Sabtu (23/12/2023).
Ganjar juga mendengar dari para nelayan terkait aturan penangkapan ikan terukur (PIT) yang membuat bingung dan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Lebih lanjut, dia menuturkan dalam pertemuan dengan para nelayan penting untuk belajar cara mengelola sumber daya kelautan Indonesia yang luasnya 2/3 daratan.
"Saya anak gunung, sehingga saya kurang mengerti soal nelayan. Jadi ketika laut kita akan kita optimalkan laut kita dengan mendorong satu bagaimana permodalan nelayan, bagaimana BBM nelayan, bagaimana alat tangkapnya, bagaimana tempat lelang dan pelabuhan yang bagus, dan terakhir yang banyak diperjuangkan soal izin yang perlu kita sederhanakan," kata Ganjar.
Ganjar ingin mengoptimalkan sumber daya laut, agar lapangan pekerjaan Indonesia bisa meningkat.
Editor: Intan Umbari Prihatin
