Indeks Nasional

Presiden Jokowi bertemu dengan PP Muhammadiyah membicarakan masalah ekonomi Indonesia. 

Andi kembali dipanggil karena tak memenuhi panggilan pertama yang dijadwalkan 20 Agustus lalu.

Anies diminta untuk memenuhi janji kepada para buruh di Jakarta, sehingga siap untuk ikut Pilpres 2024.

Komisioner KPU RI Viryan mengungkapkan ada 765.463 TPS yang juga sudah ditentukan untuk digunakan pada Pemilu 2019.

“Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang dan berapa bunganya Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya?” cuit Zulhas.

Jokowi ungguli Prabowo di Jakarta, Jawa Barat dan Banten

Maraden Panggabean menggantikan Soeharto sebagai Panglima ABRI. Ia bukan jenderal terkuat, tapi lebih dipercaya Soeharto.

"Net hasilnya digabungkan dua perda itu," kata Darjamuni.

Survei LSI menyebut Prabowo-Sandiaga Uno masih kalah populer di kalangan "emak-emak" dibanding Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Sandi mengaku sudah punya "jurus" andalan.

Kali pertama.
Orasi membahana
lewat udara.

Ray Rangkuti menyebut ada dua alasan isu perpecahan Golkar sebagaimana disebut Fadel Muhammad tak akan menjadi besar.

Penyerapan anggaran dinilai belum optimal dan sama seperti era pemerintahan Ahok-Djarot.

Golkar menargetkan 110 kursi yang akan ditempati oleh jajaran anggota partai.

Riset Lingkar Survei Indonesia (LSI) menyebut pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih diminati milenial ketimbang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski begitu Sandi tetap omtimis.

Sandiaga Uno mengklaim tak ingin terburu-buru membentuk tim pemenangan karena untuk menghindari konflik kepentingan partai koalisi.

Lewat proxy war, Sandiaga Uno merayu Gatot Nurmantyo agar masuk ke tim pemenangannya untuk pilpres 2019.

"Terima kasih LSI. Kita malah tambah semangat."

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik surat edaran Kemendagri sebagai cermin pemerintah pusat telah kehabisan biaya untuk membatu warga Lombok.

Tim kampanye tidak merisaukan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf rendah pada segmen pemilih pemula dan minoritas.

Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pejabat negara yang tergabung dalam tim kampanye Pilpres 2019 tak boleh keluarkan kebijakan yang bertendensi.