Indeks Nasional

Menurut Direktur Populi Center Usep S. Ahyar, seharusnya pemerintah merangkul ormas yang terlibat aksi “Bela Tauhid”.

Jokowi berharap TKN bisa memperkuat kemampuan untuk menjelaskan program hingga isu negatif.

SBY mengimbau para kader Partai Demokrat untuk tidak banyak mengumbar janji yang belum tentu bisa ditepati.

Banyak calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mengetahui aturan kampanye sehingga menyebabkan banyak yang melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Pemulangan Rizieq Shihab tanpa pelibatan pemerintah Indonesia dianggap akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi

Sikap GP Ansor dan Banser yang enggan meminta maaf dinilai akan merugikan posisi politik Jokowi.

"Itu apa ya, menghina seorang tokoh besar seperti Bung Hatta."

Hasil survei yang berbeda dengan hasil akhir kontestasi politik tak berarti metodologi dalam survei keliru.

Fraksi Gerindra beralasan tak mneyetujui RAPBN 2019 karena tidak ada anggaran untuk pendeteksi tsunami di BMKG dan Basarnas.

Bupati Cirebon Sunjaya yang kena OTT KPK telah dipecat dari kader PDIP.

Abdul Karding berharap, Ma'ruf Amin bisa menenangkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan peristiwa pembakaran bendera di Garut.

Gaya berkomunikasi Jokowi dianggap disesuaikan dengan permintaan pasar.

Menurut Kisman, dalam keterangan tertulis yang sudah terkonfirmasi, semua keputusan Paloh sejak 6 Maret 2018 tak lagi sah secara hukum.

"Banyak politikus yang baik dan banyak juga politikus yang sontoloyo, saya ngomong apa adanya aja"

Unjuk rasa menentang pembakaran bendera di Garut menjadi momen pembuktian Ma'ruf Amin ke Jokowi bahwa ia ulama struktural yang mampu menangani gejolak massa Islam di akar rumput.

Dalam forum publik, Jokowi menuduh adanya politikus sontoloyo di Indonesia. Apa makna di baliknya?

"Berakhirnya memang 6 Maret," kata Surya Paloh.

Zulkifli tak khawatir pengucuran dana kelurahan menjelang Pilpres 2019 digunakan Jokowi yang menjadi capres sebagai alat kampanye.

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebesar 32,7 persen, sementara Jokowi-Maruf sebesar 52,6 persen.

Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pihaknya akan mengkaji soal rencana kucuran dana kelurahan oleh pemerintah.