Indeks Nasional

Sudirman menyindir Mentan dan Mendag yang pernah berselisih soal kebijakan impor.

Dari jabat tangan dengan seseorang, Jokowi mengaku bisa merasakan dukungan untuk dirinya.

Meski menuai banyak protes, proyek TMII yang dicetuskan Tien Soeharto jalan terus; menggambarkan situasi politik represif masa Orde Baru.

Penegakan hukum pada semua peserta Pilpres 2019 diharapkan tak tebang pilih.

"Pak Jokowi lagi ingin nyaingi Sandi yang ngetop dan kontroversi," kata Mardani.

Menurut Suhud, banyak janji kampanye Jokowi yang tidak ditepati sehingga pas dengan istilah politik genderuwo.

Bestari Barus mengatakan, fit and proper test oleh PKS dan Gerindra tak perlu dilaksanakan terlalu lama, mengingat itu bukan merupakan hasil final.

Meski PKS belum secara resmi mengeluarkan nama cawagub, namun sudah ada dua nama yang santer terdengar, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Abdul Kadir Karding mengatakan, maksud "politik genderuwo" versi Jokowi adalah pernyataan simbolik bagi pihak-pihak yang selalu membangun narasi propaganda.

Mendagri Tjahjo Kumolo ingin mendengar penjelasan Anna Shopanah soal alasannya mundur dari posisi Bupati Indramayu.

Fit and proper test untuk Wakil Gubernur DKI dinilai tak relevan. Justru tes ini sama saja meragukan kader yang diusung.

Mendagri mengatakan, ia tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah kekosongan.

"Aneh saja melayani dua kubu yang kontradiktif dan berseberangan soal Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan dan bahkan sedang berperkara dengan menjadi lawyer keduanya." (Politikus PDIP Eva K. Sundari)

Bawaslu menganggap iklan TKN Jokowi-Ma'ruf di Media Indonesia sebagai pelanggaran, tapi mereka kalah suara dari kejaksaan dan kepolisian.

Kasus kekerasan seksual tak hanya terjadi di UGM. Banyak kampus punya cerita sejenis, tapi korban enggan melapor dan sedikit yang membela.

Pengurus Masjid Raya Mamuju menegaskan, rumah ibadah bukan ladang untuk berkampanye.

Prabowo meminta maaf ke warga Boyolali soal ucapan "tampang Boyolali," namun permintaan maaf itu dinilai tak tulus.

Sejak pemerintahan Soeharto, Gus Dur, Megawati, hingga SBY, Yusril Ihza Mahendra selalu menempati posisi penting. Bagaimana peluangnya usai jadi pengacara Jokowi-Ma'ruf?

Dalam UU 7/2017, sanksi politik uang bisa dilakukan ke siapa saja tapi hanya dalam masa pemungutan dan penghitungan suara.

Kubu Jokowi-Ma'ruf mengklaim tidak menjanjikan imbalan posisi kepada Yusril Ihza Mahendra.