Indeks Nasional

Bagian V adalah lembaga intelijen yang memiliki unit Operasi Khusus di zaman kabinet Amir Sjarifoeddin. Organisasi ini tak panjang umur dan dituduh pro-kiri.

Sebanyak 41,58 persen responden menganggap kampanye di rumah ibadah sebagai hal yang wajar.

Pemerintahan Jokowi dianggap bermuka dua. Satu sisi memprotes hukuman mati terhadap Tuti di Arab Saudi, namun di sisi lain menerapkan hukuman mati di negara sendiri.

Arsul Sani mengatakan, eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati di Arab tak bisa dikaitkan dengan hukum di Indonesia.

Lion Air enggan disalahkan atas jatuhnya pesawat bernomor penerbangan JT-610 jalur penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang.

Melalui laman resminya, KPU telah menetapkan jadwal dan tahapan Pemilu 2019, yang masa kampanyenya telah dimulai sejak 23 September 2018 lalu.

Amien Rais terbukti tak mampu mengintervensi proses hukum di KPK.

Partai politik menuding pelanggaran kampanye yang banyak dilakukan caleg karena sosialisasi PKPU minim. Sementara KPU justru tuding pelanggaran karena partai masa bodoh.

Saling tuding menyebarkan dan menjadi korban hoaks, dianggap membuat Pemilu 2019 kehilangan momen untuk mendidik pemilih.

Pilot pesawat sempat meminta kembali ke landasan sebelum pesawat hilang. Sehari sebelumnya, pesawat sempat bermasalah.

Keluarga adalah aset politik yang berharga.

Menurut Direktur Populi Center Usep S. Ahyar, seharusnya pemerintah merangkul ormas yang terlibat aksi “Bela Tauhid”.

Jokowi berharap TKN bisa memperkuat kemampuan untuk menjelaskan program hingga isu negatif.

SBY mengimbau para kader Partai Demokrat untuk tidak banyak mengumbar janji yang belum tentu bisa ditepati.

Banyak calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mengetahui aturan kampanye sehingga menyebabkan banyak yang melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Pemulangan Rizieq Shihab tanpa pelibatan pemerintah Indonesia dianggap akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi

Sikap GP Ansor dan Banser yang enggan meminta maaf dinilai akan merugikan posisi politik Jokowi.

"Itu apa ya, menghina seorang tokoh besar seperti Bung Hatta."

Hasil survei yang berbeda dengan hasil akhir kontestasi politik tak berarti metodologi dalam survei keliru.

Fraksi Gerindra beralasan tak mneyetujui RAPBN 2019 karena tidak ada anggaran untuk pendeteksi tsunami di BMKG dan Basarnas.