Indeks Mui

Lukmanul Hakim akan dipanggil atas dugaan kasus pemerasan perpanjangan akreditasi sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumumkan delapan staf khusus yang akan membantu dia menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan: mayoritas adalah pengurus PBNU dan MUI.

M. Cholil Nafis menerangkan MUI akan membagi para dai menjadi tiga kelas: dai senior, ulama yang sudah eksis, dan dai pemula.

MUI lebih mendorong keberadaan pelatihan sebelum nikah daripada sertifikat menikah.

Da'i bersertifikat sebagai upaya menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah.

Sekjen MUI Anwar Abbas menduga ada dua dari tiga unsur yang dilanggar Kampung Kurma dalam menjalankan bisnis syariah.

Menurut MUI pernyataan Sukmawati yang membandingkan antara Soekarno dan Nabi Muhammad menyalahi akal sehat.

Ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat berhala. Oleh sebab itu, mengucapkan salam atau tidak bukan sebuah kesalahan.

Menag Fachrul Razi mengaku belum membaca utuh imbauan MUI Jatim, tapi jika event yang dihadiri tokoh bersifat universal, maka salam dengan berbagai agama perlu dilakukan.

Jaringan Islam Anti Diskriminasi menilai imbauan MUI Jatim "tidak mendewasakan model keberislaman Indonesia".

Cara pemerintah menghadapi masalah keagamaan semakin mirip Orde Baru.

Ma'ruf didampingi istrinya, Wury Ma'ruf, dan juga ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai salah satu wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Meski posisinya belum ada kejelasan, namun besar kemungkinan ia menjadi Wakil Menteri Agama.

Sekjen Kemendag Oke Nurwan menyatakan belum mengetahui pasti aturan pengawasan produk jaminan halal akan diterbitkan institusinya atau lembaga lain.

Pelabelan produk halal yang tak lagi dilakukan lewat MUI dan harus melalui lima tahapan.

Masduki Baidlowi mengklaim, banyak pengurus MUI di daerah yang kesulitan mendapatkan dana hibah.

Selain masih pimpin MUI hingga 2020, Ma'ruf Amin juga masih tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah bank.

Pemerintah dinilai belum siap melaksanakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sehingga harus ada aturan untuk menangguhkan

Sering terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia.

Sesuai UU No.33/2014, semua produk bisa mengajukan sertifikasi halal. Bahkan produk seperti kacamata, majalah hingga kulkas.