Indeks Modem Bolt

Pelanggan BOLT yang lolos verifikasi akan mendapatkan kartu perdana Smartfren Now+ gratis.

Proses pengembalian hak pelanggan sudah bisa dilakukan mulai Senin, 31 Desember 2018 sampai dengan Kamis, 31 Januari 2019.

“Jadi pencabutan ini tidak menghilangkan kewajiban PT First Media dan PT Internux untuk membayar kewajibannya,” kata Ismail.

Kemenkominfo resmi mengakhiri penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz yang digunakan PT First Media maupun PT Internux selaku pengelola BOLT!.

Internux, anak usaha First Media yang memproduksi modem Bolt, harus bayar utang lebih dulu kepada pemerintah, ujar Rudiantara.

Meski menolak proposal perdamaian, kreditur-kreditur yang tidak terafiliasi dengan Internux ataupun Grup Lippo tak bisa berbuat banyak.

BHP Frekuensi menjadi penyumbang terbesar terhadap capaian pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di Kemenkominfo.

Kemenkominfo mengatakan, dua anak perusahaan Lippo Group itu menawarkan pembayaran dengan cara dicicil selama lima kali hingga 2020.

Dicky Moechtar, Presiden Direktur PT Interlux menyampaikan pihaknya menghentikan pembelian isi ulang dan paket berlangganan.

Izin frekuensi First Media dan Bolt resmi dicabut hari ini, First Media dan Bolt harus menghentikan layanannya yang menggunakan frekuensi 2,3 GHz.

Putusan PKPU, menurut Kominfo memiliki wilayah yang berbeda dengan pencabutan izin frekuensi.

Kominfo menyebut layanan lain, seperti TV kabel dan internet yang diberikan PT First Media dan PT Interlux tidak akan terpengaruh.

Kominfo akan mengawasi peralihan operator telekomunikasi yang akan menampung para pengguna model Bolt.

Sejak First Media menjual sebagian besar kepemilikan saham di Link Net pada 2014, kondisi keuangan First Media terus memburuk.

Total tunggakan Internux yang sudah jatuh tempo sebesar Rp463 miliar sejak 2016-2018.

Kemenkominfo kemungkinan besar bakal mengambil langkah hukum setelah mempelajari semua berkas putusan PKPU Internux, entitas usaha Lippo Group.

Pencabutan izin dilakukan jika hingga 17 November 2018, Internux belum membayarkan tagihannya sebesar Rp463 miliar.

Pembayaran BHP frekuensi radio sebesar Rp463 miliar dari 2016-2018 yang ditagih Kominfo terpaksa harus ditangguhkan setelah PKPU berakhir damai.

Total kewajiban pembayaran BHP yang tertunggak tersebut diperkirakan mencapai angka Rp500 miliar.