Indeks Mobil Listrik

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik.

Mobil listrik Anargya EV Mark 1.0 dibuat untuk mewakili Indonesia dalam lomba Student Formula Japan.

Permenhub soal mobil listrik tengah dalam proses harmonisasi di Kemenkum HAM sembari menunggu peraturan induknya yakni Perpres terbit.

Mahalnya harga mobil listrik menimbulkan sejumlah pertanyaan, salah satunya mungkinkah ada penurunan harga?

 Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Perpres pengembangan kendaraan bermotor listrik.

Setelah Perpres Mobil Listrik diteken Presiden Jokowi, pemerintah akan merevisi PP Nomor 41 tahun 2013 untuk mengatur pemberian insentif terkait pajak kendaraan bertenaga setrum.

Dalam Perpres yang baru diteken Jokowi, ada ketentuan soal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang diwajibkan bagi para pengusaha mobil listrik.

Beragam kendaraan elektrifikasi muncul di pasaran, mana yang lebih cocok dengan kondisi di Indonesia?

Kendaraan berbasis elektrifikasi diklaim bisa menjadi solusi atas permasalahan seperti polusi udara atau mahalnya biaya BBM.

Sejalan dengan pengembangan kendaraan listrik, VP Corporate Communication PT PLN, I Made Suprateka mengatakan Indonesia belum memiliki stasiun yang dapat melayani fast charging.

Jika aturan terkait PPnBM kendaraan bermotor diubah demi mobil listrik, maka mobil murah atau LCGC yang selama ini menikmati pajak penjualan barang mewah akan jadi “tumbalnya.”

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, misalnya, masih mengotak-atik skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khusus industri otomotif terutama mobil listrik.

Jokowi dan perwakilan Hyundai membahas tentang industri mobil terbang, Menko Luhut menilai rencana pengembangan mobil terbang bisa jadi masih jauh bagi Indonesia.

Luhut menyatakan Hyundai siap menanam investasi senilai 1 Miliar Dolar AS untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. 

Rancangan PP dan Perpres tentang kendaraan bermotor listrik bakal dirilis dalam waktu dekat, selain itu pemerintah juga bakal mengeluarkan aturan turunan di tingkat kementerian.

Pertimbangan untuk memprioritaskan motor juga berkaitan dengan target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan impor bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah memang perlu memberi kelonggaran pajak dalam bentuk PPnBM agar mobil listrik dapat berkembang. Namun, pengembangan industri dalam negeri juga harus diperhatikan.

Jakarta memang layak jadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E. Tapi penyelenggaraannya harus tetap digarap serius, agar tak merugi di kemudian hari.

Meski populasi kendaraan elektrifikasi belum sebanyak mobil konvensional, permintaan kendaraan ramah lingkungan menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pembahasan Perpres Mobil Listrik belum selesai karena ada salah satu ketentuan dalam draf akhir yang perlu diubah.