Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Alokasi anggaran jumbo alutsista diharapkan bisa mendukung misi Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan Indonesia, baik di darat, laut maupun udara.

Purbaya menekankan bahwa disiplin fiskal tetap dijalankan oleh pemerintah dan membantah kritik The Economist soal belanja pemerintah yang dinilai boros.

Purbaya pastikan pemerintah fokus untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, meski Rupiah dan IHSG alami pelemahan.

Tim PPID Kemenkeu menyatakan, konten viral Purbaya mengajak masyarakat menghubunginya untuk mendapat bantuan modal usaha adalah tidak benar.

Tingginya belanja membuat tren kenaikan utang pemerintah lebih cepat dari periode pemerintahan sebelumnya. Ekonom ingatkan risiko keberlanjutan fiskal.

Proyek pipanisasi Jawa-Sumatra bisa hubungkan kawasan kaya gas di Blok Andaman, Aceh, dengan kawasan industri di Pulau Jawa.

Dengan skema yang lebih matang, pengenaan tarif royalti baru dan pajak ekspor diharapkan menciptakan keseimbangan keuntungan negara dan sektor swasta.

Purbaya siap menjelaskan soal pelemahan rupiah jika diminta oleh DPR, meski hal ini bukan kewenangan Kemenkeu.

Purbaya akui birokrasi kerap menghambat investasi dan mengancam akan memotong anggaran K/L hingga Pemda jika tak ada perbaikan.

Purbaya memastikan pendapatan negara dari sektor SDA justru berpotensi meningkat melalui skema baru yang sedang difinalisasi oleh Menteri ESDM.

Purbaya menekankan rotasi dan penataan jabatan di DJP merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat fungsi Kemenkeu.

Purbaya memprediksi perang Iran akan berjalan lama sehingga insentif akan mendorong subsidi pindah ke listrik agar impor BBM berkurang signifikan.

Purbaya akan optimalkan instrumen fiskal untuk tekan imbal hasil obligasi pemerintah dan stabilisasi nilai tukar mulai besok, melalui pembelian kembali SBN.

Purbaya menyatakan rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain dan masih tergolong hati-hati dibanding negara lain.

Purbaya pun mengatakan, pembayaran kompensasi yang lebih cepat ke Pertamina dan Pupuk Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61%.

Purbaya menekankan pemerintah akan fokus mengejar wajib pajak yang belum ikut tax amnesty dan belum melaporkan harta kekayaannya secara benar.

Sebagai solusi untuk mencegah PHK massal PPPK imbas UU HKPD, masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui UU APBN.

Menkeu Purbaya mengatakan nilai kapital yang keluar tidak terlalu besar. Namun, pergerakan tersebut memberikan tekanan pada stabilitas rupiah.

Manfaat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I 2026 belum terdistribusi merata ke sektor riil. Apindo menyebutnya asymmetric impact of growth.

Kebijakan insentif kendaraan listrik kembali disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghidupkan sektor swasta secara lebih luas.