Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Purbaya menekankan pemerintah akan fokus mengejar wajib pajak yang belum ikut tax amnesty dan belum melaporkan harta kekayaannya secara benar.

Sebagai solusi untuk mencegah PHK massal PPPK imbas UU HKPD, masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui UU APBN.

Menkeu Purbaya mengatakan nilai kapital yang keluar tidak terlalu besar. Namun, pergerakan tersebut memberikan tekanan pada stabilitas rupiah.

Manfaat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I 2026 belum terdistribusi merata ke sektor riil. Apindo menyebutnya asymmetric impact of growth.

Kebijakan insentif kendaraan listrik kembali disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghidupkan sektor swasta secara lebih luas.

Menperin Agus Gumiwang dan Menkeu Purbaya membahas pemberian stimulus bagi motor dan mobil listrik.

Langkah pembatasan nominal restitusi diambil untuk mengendalikan pembayaran kelebihan bayar yang dinilai tidak terkendali, terutama di sektor batu bara.

Purbaya tegaskan kehadiran TNI dalam program tersebut bukan untuk tujuan militerisasi, melainkan untuk memperkuat rasa kebangsaan para penerima beasiswa.

Purbaya akan berhentikan 2 pejabat sebagai bentuk tindak tegas atas penyelewengan yang terjadi di tubuh instansi Kementerian Keuangan.

Purbaya menegaskan bahwa kunjungannya ke rumah sakit hanya merupakan bagian dari pemeriksaan rutin.

Lonjakan belanja subsidi energi Maret 2026 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sekretariat KSSK menyampaikan permohonan maaf atas perubahan jadwal konferensi pers secara mendadak, tenpa memberi penjelasan mengenai alasan penundaan.

Dalam beleid yang ditandatangani Menkeu Purbaya bahwa aset sitaan dapat langsung dikuasai dan digunakan negara, sebelum dijual atau pengambilalihan hak.

Program Pintar Reksadana diluncurkan pemerintah sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar modal, yang dinilai Purbaya belum optimal.

Salah satu bentuk insentif yang dapat diberikan adalah pembebasan Pungutan pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan finansial yang didapatkan BEI.

Potensi pengaktifan kembali dilakukan setelah BPK menyatakan penagihan utang BLBI Rp211 triliun per 2025 belum tuntas.

Menkeu Purbaya, pemerintah masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun.

Stabilitas institusi fiskal dinilai penting sebagai jangkar kepercayaan investor. Kosongnya tiga kursi Dirjen Kemenkeu jadi pertanyaan.

Purbaya tegaskan pentingnya menjaga disiplin fiskal meski pertumbuhan ekonomi perlu didorong.

Purbaya mengaku menolak tawaran IMF dan Wolrd Bank karena pemerintah masih memiliki SAL yang cukup besar.