Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Purbaya soroti terus menyusutnya cadangan bijih emas nasional. Padahal, Indonesia merupakan produsen emas terbesar keempat di dunia.

Insentif fiskal ini baru bisa diberikan Purbaya dalam waktu 2-3 tahun ke depan.

Agenda sidak ini, jelas Purbaya, juga akan menjadi salah satu upayanya untuk memperbaiki kinerja dan citra Bea Cukai.

Purbaya menilai penghapusan tunggakan pajak BUMN sebelum 2023 tak bisa dilakukan karena, salah satunya, terdapat komponen perusahaan asing.

Purbaya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sempat ia lontarkan, yakni di level 5,6-5,7 persen pada kuartal IV-2025.

Penyaluran subsidi selama ini dinilai kurang efektif, salah satunya karena kendala dalam desain skema penyaluran.

Djaka tegaskan pemecatanan akan dilakukan melalui proses yang berlaku, mulai dari tahapan kepatuhan internal di DJBC hingga Inspektorat Jenderal.

Pembekuan dan privatisasi Bea Cukai dinilai bukan solusi yang tepat jika masalah justru bersumber dari regulasi.

Pembahasan lanjutan mengenai bentuk dukungan fiskal untuk BUMN akan dilakukan oleh tim kerja yang melibatkan perwakilan Kemenkeu dan Danantara.

Purbaya mengeklaim sempat menyelesaikan 192 kasus hambatan investasi senilai Rp894 triliun saat menjabat sebagai deputi di Kemenko Marves.

Menurut Purbaya, selama ini perbaikan iklim investasi sering kali hanya dilakukan di atas kertas.

Menurut Purbaya, mekanisme pencairan tambahan dana, termasuk untuk program perlindungan sosial bagi korban, akan mengikuti proses pengajuan dari BNPB.

Menurut Purbaya, di balik pergantian kekuasaan, ada biaya tidak murah yang harus dirogoh dari kocek negara.

Danantara beralasan hal ini lazim dilakukan oleh sovereign wealth fund lain di berbagai dunia dalam mengelola portofolio untuk menjaga likuiditas.

Menaker berencana membentuk tim khusus yang menindaklanjuti usulan Purbaya sehingga dapat sinkron dengan aturan 'Magang Nasional' untuk lulusan kampus.

Purbaya menargetkan penanganan 7-8 kasus setiap Senin atau Selasa.

Sebagai bandara berizin, jelas Purbaya, IMIP harusnya memiliki layanan kapabeanan dan keimigrasian.

Purbaya sebut kebijakan keliru membuat pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Purbaya tekankan bahwa pemerintah juga perlu memikirkan cara menciptakan lapangan kerja bagi lulusan SMK.

Purbaya memastikan akan menginvestigasi berbagai polemik yang terjadi di DJBC.